Berita

Dahnil Anzar Simanjuntak/Net

Politik

Pemerintah Tidak Butuh Buzzer Andai Punya Prestasi Tinggi

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 03:55 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Fenomena buzzer atau pendengung di media sosial masih marak pasca pertarungan Pilpres 2019 berlangsung.

Jurubicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menguraikan bahwa buzzer masih bertahan untuk menyebar hal-hal yang pro pemerintah.

Hal itu sesuai dengan hasil penelitian dari Universitas Oxford berjudul “The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation” yang digarap oleh Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard.


Dengan kata lain, kata mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu buzzer muncul karena pemerintah minim prestasi. Sebab, ketika prestasi pemerintah tinggi dan baik, maka secara otomatis pasti masyarakat jadi buzzer pemerintah secara sukarela

“Jadi sebenarnya tidak usah khawatir kalau punya prestasi, publik akan ramai-ramai jadi buzzer,” ujarnya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk “Siapa yang Bermain Buzzer?” yang disiarkan TV One, Selasa (8/10).

Lebih lanjut, Dahnil turut menduga bahwa buzzer yang lebih ramai ketimbang para top influnce karena percakapan dan perilaku para politisi Indonesia tidak berkualitas. Buzzer akhirnya mengambil peran sebatas menyebar pernyataan mereka.

“Mereka tidak bisa mengeluarkan ide otentik. Akhirnya ada pesanan, ada permintaan untuk menyebar pesan,” pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya