Berita

Dahnil Anzar Simanjuntak/Net

Politik

Pemerintah Tidak Butuh Buzzer Andai Punya Prestasi Tinggi

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 03:55 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Fenomena buzzer atau pendengung di media sosial masih marak pasca pertarungan Pilpres 2019 berlangsung.

Jurubicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menguraikan bahwa buzzer masih bertahan untuk menyebar hal-hal yang pro pemerintah.

Hal itu sesuai dengan hasil penelitian dari Universitas Oxford berjudul “The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation” yang digarap oleh Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard.


Dengan kata lain, kata mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu buzzer muncul karena pemerintah minim prestasi. Sebab, ketika prestasi pemerintah tinggi dan baik, maka secara otomatis pasti masyarakat jadi buzzer pemerintah secara sukarela

“Jadi sebenarnya tidak usah khawatir kalau punya prestasi, publik akan ramai-ramai jadi buzzer,” ujarnya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk “Siapa yang Bermain Buzzer?” yang disiarkan TV One, Selasa (8/10).

Lebih lanjut, Dahnil turut menduga bahwa buzzer yang lebih ramai ketimbang para top influnce karena percakapan dan perilaku para politisi Indonesia tidak berkualitas. Buzzer akhirnya mengambil peran sebatas menyebar pernyataan mereka.

“Mereka tidak bisa mengeluarkan ide otentik. Akhirnya ada pesanan, ada permintaan untuk menyebar pesan,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya