Berita

Bupati Bogor Ade Yasin/Net

Nusantara

Tidak Optimal, Pemerintah Evaluasi Sistem Buka Tutup Jalur Puncak

SENIN, 07 OKTOBER 2019 | 11:41 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kawasan Puncak yang menjadi primadona pariwisata di kawasan Bogor Selatan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kini tidak semenarik pada masa jayanya.

Bagaimana tidak, kemacetan kerap kali melanda kawasan ini sekalipun bukan pada hari libur.

Dengan segudang potensi wisata yang ada, saat ini masyarakat banyak yang berpikir dua kali untuk berlibur di kawasan puncak, apalagi jika cuma liburan satu hari. Alasannya cukup sederhana, macet.


Menyikapi hal ini, Bupati Bogor Ade Yasin menggaungkan kampanye "save Puncak" untuk mengoptimalkan penataan kawasan Puncak. Politisi PPP ini mengungkapkan kegelisahannya terhadap kemacetan yang terus melanda Puncak.

"Puncak ini salah satu penghasil PAD terbesar di Kabupaten Bogor, karena angka kunjungan pariwisata yang sangat besar. Namun semenjak tahun 2016, puncak tidak lagi menjadi kawasan strategis pariwisata nasional karena angka kemacetan yang sangat tinggi," ujar Ade Yasin di TMC Polres Bogor, akhir pekan lalu, seperti keterangannya, Senin (7/10).

Ade pun menyampaikan bahwa kebijakan one way yang sudah lama berlaku di jalur Puncak akan dikaji ulang.

"One way di jalur ini sudah cukup lama, namun rasanya tidak optimal. Oleh karenanya ini akan kami kaji ulang. Hari ini kita canangkan 'save Puncak', dan kita akan berlakukan sistem 2-1. Dua jalur dan satu jalur," ungkapnya.

Selain pemberlakuan sistem 2-1, Ade Yasin menyampaikan solusi lainnya dalam jangka pendek yaitu terkait dengan adanya kendaraan point to point. Sedangkan solusi jangka panjangnya adalah pembangunan kawasan tengah-timur.

Sistem manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL) 2-1 akan diterapkan di jalur Puncak, Bogor, untuk menggantikan sistem satu arah (buka tutup) akan diujicoba pada 27 Oktober. Sistem ini diharapkan bisa mengurai kemacetan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya