Berita

Veronica Koman/Net

Politik

Lemkapi Kecam Pernyataan Veronica Koman Kepada Media Australia

MINGGU, 06 OKTOBER 2019 | 14:14 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) mengecam keras pernyataan tersangka provokasi Veronica Koman yang mediskreditkan pemerintah dan aparat penegak hukum Indonesia dalam suatu wawancara yang disiarkan oleh stasiun televisi Australia.

"Kami mengecam sikap Veronica Koman. Pernyataannya dalam beberapa tv asing di Australia sungguh menyakitkan. Apalagi dia seorang tersangka," ungkap Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan dalam keterangannya, Minggu (6/10).

Menurut Edi, perbuatan Veroica yang sudah terbukti melanggar hukum tidak bisa ditolelir. Polri harus terus berupaya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak interpol agar Veronica bisa segera dihadirkan di Indonesia.


"Veronica harus mempertangungjawabkan perbuatannya," katanya.
Eks komisioner Kompolnas ini menambahkan, Veronica sudah menyakiti hati masyrakat Indonesia. Apalagi sampai mengaku kalau keluarganya diintimidasi aparat di Indonesia.

"Polri bahkan memberikan keamanan 24 jam penuh kepada keluarganya," ujar Edi.

Edi pun mendukung langkah Polda Jawa Timur yang memproses hukum atas semua pelanggaran hukum dan  kebohongan yang dilakukan Veronica. Menurutnya, Veronica harus diproses hukum Karena ini adalah sepenuhnya kedaulatan hukum di Indonesia.

"Proses hukum kita harus dihormati oleh semua negara di dunia," pungkasnya.

Sekadar informasi, saat ini veronica dijerat dengan UU 19/2016thn 2016 Tentang ITE, UU 1/1946 serta UU 40/2008 Tentang diskriminasi SARA.

Dalam wawancara dengan ABC Australia, Veronica berkata telah meminta kepada pihak keluarganya untuk bersabar karena persoalan yang dialami rakyat di Papua jauh lebih berat.

"Saya tidak akan berhenti," kata Veronica dalam wawancara yang ditayangkan, Kamis malam (3/10).

"Keluarga saya diintimidasi, orangtua saya sudah dua kali menangis meminta saya berhenti Tapi saya sampaikan ke mereka untuk bersabar karena masalah ini jauh lebih besar dari kita," ujarnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya