Berita

Megawati dan Surya Paloh/Net

Politik

Mega Vs Paloh, Perang Dingin Yang Akan Terus Berlanjut Hingga 2024

SABTU, 05 OKTOBER 2019 | 12:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Perang dingin diprediksi akan terus berlanjut antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hingga 2024.

PDIP dan Nasdem adalah partai politik yang tergabung di dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, baik periode pertama maupun kedua.

Meski berseteru dengan Mega, Paloh diyakini tidak akan berani mengambil sikap berada di luar pemerintahan alias jadi oposisi, seperti desakan berbagai kalangan.


Alasannya, Nasdem dan Paloh masih ingin berkuasa. Berada di dalam pemerintahan adalah opsi utama untuk tetap eksis dan bisa membesarkan partai.

Dengan demikian, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mengatakan, perang dingin Mega vs Paloh akan terus terjadi hingga akhir periode kedua Jokowi.

Perang dingin malah akan semakin parah, lanjut Ujang, jika Jokowi masih tetap memberikan karpet merah kepada Nasdem.

Misalnya, partai pimpinan Paloh itu masih memperoleh tempat atau pos yang menguntungkan seperti sebelumnya. Yaitu, Jaksa Agung, Kementerian Agraria dan Menterian Perdagangan plus Kemenko Maritim.

Ketidakharmonisan Megawati dan Surya Paloh kembali dipertunjukkan di ruang publik. Mega tertangkap kamera melengos tidak menyalami Paloh di sela-sela pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober lalu.

Banyak pihak yang mengatakan, Mega tidak senang dengan Paloh karena Nasdem dapat banyak di pemerintahan pertama Jokowi.

Paloh juga menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi dan Mega, dengan melakukan dua pertemuan "politik tandingan" di Gondangdia.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya