Berita

Boris Johnson/Net

Dunia

Inggris Terbitkan Rencana Akhir Brexit Dengan Peringatan Tidak Ada Kesepakatan

KAMIS, 03 OKTOBER 2019 | 06:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Boris Johnson menerbitkan proposal akhir Brexit pada Rabu (2/10).

Dia menegaskan kepada para pemimpin Uni Eropa bahwa Inggris akan hengkang dari blok tersebut tanpa kesepakatan pada 31 Oktober jika mereka tidak menerima persyaratan yang dia ajukan.

Johnson menambahkan, kedua belah pihak memiliki waktu hingga 11 Oktober mendatang untuk menyelesaikan garis besar utama kompromi sehingga dapat dimasukkan dalam agenda KTT para pemimpin UE di Brussels pada tanggal 17-18 Oktober.


"Mari kita tidak ragu (mencari) apa alternatifnya-alternatifnya, bukan kesepakatan," kata Johnson pada konferensi partai Konservatif di Manchester.

"Itu sama sekali bukan hasil yang kita cari. Tapi izinkan saya memberi tahu Anda teman-teman saya, itu adalah hasil yang kami siapkan," tambahnya.

Proposal terbaru Johnson mencakup beberapa ketentuan dasar, termasuk soal batas waktu empat tahun yang telah ditolak oleh para pemimpin Uni Eropa di masa lalu.

Sementara itu sejumlah pejabat di Brussels dan penentang Brexit di Inggris khawatir akan kekacauan ekonomi jika Inggris mengakhiri keanggotaannya selama 46 tahun di Uni Eropa tanpa perjanjian.

Menanggapi proposal final Johnson itu, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker menunjuk bahwa ada poin-poin bermasalah yang akan membutuhkan pekerjaan lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang.

Sementara itu, Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar mengatakan proposal Johnson tidak sepenuhnya memenuhi tujuan yang disepakati.

Sedangkan di dalam negeri Inggris sendiri, kepala kelompok pengarah Brexit Parlemen Eropa (BSG) Guy Verhofstadt menyebut bahwa tawaran Inggris itu bukan upaya serius untuk mencapai kesepakatan tetapi upaya untuk mengalihkan kesalahan atas kegagalan ke Brussels.

"Penilaian pertama dari hampir setiap anggota di BSG sama sekali tidak positif," kata Verhofstadt seperti dimuat Channel News Asia.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya