Pembunuhan Wamena Bukti Jokowi Gagal Lindungi Hak Hidup Rakyat, Kalau Di Jepang Pasti Sudah Mundur

Pelaku kerusuhan dan pembunuhan warga luar Papua di Wamena, Jayawijaya telah melanggar HAM berat. Dan sangat disayangkan kejadian tersebut seolah dibiarkan oleh pemerintah.

"Padahal kalau pemerintah mau mencegah terjadi kasus pembantaian tersebut tentu bisa dilakukan," kata Koordinator Komunitas Relawan Sadar (Korsa) Amirullah Hidayat, Rabu (2/10).

Pemerintah punya perangkat intelijen seperti BIN, Bais dan Intel Kepolisian untuk mencegah kerusuhan dan pembunuhan tersebut.

"Salah satu tugas intelijen adalah melakukan pengumpulan bahan keterangan atau Pulbaket terhadap suatu kondisi yang akan terjadi, nah ini yang menjadi pertanyaan kasus seperti ini intelijen tidak berfungsi," ujar Amirullah.

Apalagi sebelum kejadian pembantaian itu, lanjut Amirullah, telah terjadi demonstrasi besar-besar, dan sudah mulai mencuat rasisme saat demo. "Tapi kok tidak diprediksi oleh pemerintah," ucap kader muda Muhammadiyah ini menyayangkan.

Jelas Amirullah, dengan kejadian yang sangat jelas dan telanjang ini, terbukti pemerintahan Presiden Jokowi tidak dapat memberi perlindungan hak hidup dan nyaman kepada rakyat.

"Padahal tugas pemerintah sesuai undang undang adalah melindungi rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia," imbuhnya.

"Saya yakin kalau kejadian ini terjadi di Jepang, Perdana Menteri dan jajarannya pasti akan mengundurkan diri dari jabatan, sebab rasa malu karena gagal melindungi rakyatnya," demikian Amirullah menambahkan.

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan duka cita sekaligus memerintahkan aparat TNI dan Polri untuk terus mengejar pelaku kerusuhan dan pembunuhan yang menewaskan 33 orang di Wamena, Papua.