JK: Tak Sesuai Hati Warga, Pembangunan Infrastruktur Di Papua Perlu Dikaji Ulang

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pendekatan pemerintah terhadap Papua lewat pembangunan infrastruktur perlu dikaji kembali.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Papua ternyata bisa dikatakan tidak mampu merebut hati warga Papua.

"Infrastruktur, ekonomi, itu pendekatan untuk orang kota. Untuk Papua yang masih lebih tradisional, pendekatannya mesti pendekatan budaya yang lebih dalam lagi," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (1/10).

JK mengatakan, apa yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan keinginan warga Papua. Pemahaman soal kemakmuran bagi warga Papua saat ini bukan pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan itu ternyata tak berpengaruh pada kehidupan masyarakat Papua" katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang apa yang sebenarnya diharapkan masyarakat Papua.

Selain itu, JK juga menganggap penting peran langsung dari kepala-kepala daerah. Baik itu gubernur, bupati, serta wali kota agar dapat memaksimalkan pembangunan di Papua.

"Karena itu perlu dikaji lagi keinginan masyarakat, tapi yang sangat penting peran pemimpin formal, gubernur, bupati, kepala daerah lain, agar betul-betul berfungsi dengan dana yang begitu banyak," katanya.

Sebulan terakhir, Papua dirundung aksi unjur rasa yang diwarnai kericuhan hingga berujung pada tindakan anarkis.

Terakhir terjadi kerusuhan di Wamena, Papua, yang mulai pecah pada Senin (23/9). Akibat kerusuhan itu, puluhan orang tewas dan sejumlah fasilitas umum dan kantor pemerintahan hangus dibakar massa.