Wajah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sudah mulai terlihat. Beberapa partai sudah menugaskan kadernya untuk menduduki posisi lembaga tinggi negara itu.
Nama-nama politisi segudang pengalaman sudah pasti akan mengisi diantaranya, Ahmad Muzani dari Gerindra, Lestari Moerdijat dari Nasdem. Sedangkan beberapa partai lainnya masih belum secara terbuka menugaskan kadernya.
Jauh-hari hari PKB sudah menegaskan bahwa sang Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan diajukan sebagai Ketua MPR.
Meski demikian, kehendak politik keponakan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) itu sepertinya tak berjalan mulus. Elite partai lain secara terang-terangan langsung menyatakan keberatan.
Diketahui, MPR sebagai lembaga pimpinan wakil rakyat membutuhkan sosok negarawan yang memiliki rekam jejak mampu berkolaborasi dengan elite partai lain dan elemen bangsa lainnya. Bukan hanya sosok kuat di internal partai.
Khusus untuk PKB, nama mantan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding dinilai oleh beberapa kalangan lebih layak untuk menduduki kursi pimpinan MPR.
Pria kelahiran Donggala, Palu tahun 1973 lalu itu tercatat sudah kenyang pengalaman menapaki karir politiknya.
Tanpa bayang-bayang nama besar leluhurnya, Karding terbukti sukses sebagai seorang legislator yang merangkak dari bawah.
Soal pengalaman berorganisasi, Karding menjalani karir sejak lulus dari SMAN 2 Palu. Sejak tahun 1992 dia hijrah ke Semarang dan berkuliah di Universitas Diponegoro, Karding malang melintang di dunia aktivis.
Sebut saja PMII sejak tahun 1992 dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Tengah pada tahun 1997. Hari-hari Karding saat itu diisi demonstrasi menentang rezim order baru.
Karir politiknya dimulai sejak tahun 1999 menduduki jabatan Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah. Selain itu, sejak tahun 1999, Karding menjadi wakil rakyat di Jawa Tengah dan menjabat sebagai salah satu ketua Komisi.
Sejak awal, pengagum Gus Dur ini tercatat getol menyuarakan kesejahteraan kelompok marginal, mulai guru swasta, memenuhi hak-hak buruh dan memperjuangkan hak korban PHK massal.
Tahun 2009, Karding menuju Senayan dari dapil Magelang, Purworejo, Wonosobo dan Temanggung. Sejak saat itulah Karding langsung mendapat kepercayaan menjabat Ketua Komisi VIII.
Jejak kontribusi sebagai legislator tercatat saat dia mengusulkan UU tentang Kerukunan Umat Beragama. Prestasi yang juga menonjol saat mendapat tugas di Baleg adalah keberhasilan memperjuangkan aspirasi petani tembakau dengan meloloskan RUU Pertembakauan masuk menjadi salah satu RUU di prolegnas.
Setelah 5 tahun hijrah ke Ibukota, berkat kepiawaiannya menjalankan tugas partai, pada tahun 2014 Karding dipilih Cak Imin sebagai Sekretaris Jenderal partai.
Kerja politiknya bersama tim pemenangan PKB berhasil mengantarkan PKB meraih 58 kursi di senayan. Selain itu ribuan legislator di provinsi dan DPRD kabupaten/kota tentu tak lepas dari kerja politiknya.
Abdul Kadir Karding juga tampak menonjol saat menjadi salah satu wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Makruf Amien.
Karding tampak lincah dan sangat cair saat melakukan komunikasi politik dengan sesama anggota TKN. Bahkan saat berinteraksi dengan lawan politiknya yakni pengusung Prabowo- Sandiaga Uno, Karding juga sangat mampu memberikan pandangan politik yang meneduhkan dan tidak menyinggung calon dan elite lainnya.
Rekam jejak kepiawaian politik itulah yang dibutuhkan untuk memperkuat tugas dan fungsi kelembagaan MPR periode mendatang.
