Di tengah situasi yang tidak bersahabat dalam negeri maupun luar negeri, tantangan pemerintahan Jokowi-Maruf adalah membentuk kabinet yang kuat.
Di sinilah muncul masalah. Partai-partai yang selama ini mendukung Jokowi-Maruf berebut minta jatah kursi. Belum lagi, ada permintaan khusus yaitu menteri basah.
Pemimpin Redaksi Infobank, Eko B. Supriyanto mengatakan, ada beberapa catatan yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi dalam membentuk Kabinet Kerja II. Dalam periode kedua ini, Jokowi hausnya sudah tidak punya beban lagi. Berbeda dengan periode sebelumnya.
"Menteri-menteri bidang ekonomi harus mencerminkan kekuatan ekonomi baru," ujar Eko seperti dilansir dari laman Info Bank News, Selasa (1/10).
Menurutnya, tantangan 2020 dan 2021 tidaklah kecil. Ekonomi dunia dalam tekanan dan Indonesia diperkirakan juga akan terkena dampak.
"Pengelolaan BUMN tidak lagi serampangan, pemilihan direksi seperti tidak punya rencana yang matang. Bayangkan, dalam setahun ada direksi yang bisa pindah BUMN," terangnya.
Kementerian BUMN merupakan pos yang harus dirombak. Dikembalikan kepada khitah BUMN sebagai perusahaan yang menguntungkan sekaligus sebagai agent of development dan bukan agen dari sekelompok orang.
Selama ini unsur like and dislike dalam pemilihan direksi BUMN masih ada. Bahkan, sangat kental. Politisasi di BUMN dengan selera menteri cukup mencolok selama lima tahun ini.
"Itulah yang harus dihentikan," ujar Eko.
Kabinet baru dengan harapan baru paling tidak tecermin dari menteri yang akan dipilih di bidang ekonomi. Menteri Perekonomian sudah waktunya dilakukan reorientasi kembali. Menteri Perdagangan paling tidak harus mampu memberi dorongan untuk melakukan ekspor, bukan impor seperti sekarang ini.
"Anehnya, Presiden Jokowi terlihat diam dalam gebyar impor ini," ucap Eko.
Ditambahkannya, periode kedua bagi Jokowi sebenarnya hanya akan efektif dalam tiga tahun pertama. Setelah itu, jujur saja, dalam dua tahun terakhir tidaklah mudah. Menteri-menteri dari partai akan melakukan kampanye sendiri untuk presiden berikutnya.
"Tidak mudah bagi Jokowi dalam menentukan menteri yang setia sampai dengan lima tahun ke depan," sebutnya.
Jadi, lanjut Eko, tidak usah kompromi dengan partai-partai dalam menentukan menteri.
Harapan baru itu jika kabinet baru mempunyai agenda mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Menteri tidak harus populer, tapi market friendly dalam mengambil kebijakan.
"Pilihlah menteri yang bisa menarik investasi asing dan menggerakkan pasar, dan jujur saja, harapan baru itu jika Menteri BUMN-nya juga baru. Juga, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, dan Menko Perekonomian-nya baru," demikian Eko.
20 Oktober 2019 Jokowi-Maruf akan membentuk Kabinet Kerja II untuk lima tahun ke depan. Ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan, terutama di bidang ekonomi. Hal yang paling mendasar adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi tekanan terhadap current account deficit (CAD).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tak akan lebih dari 5,1 persen, meski dinilai masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Tumbuh 5,1 persen dengan kualitas yang tidak didukung oleh ekspor dan investasi tentu tidak bisa menyerap tenaga kerja baru.
