Berita

S. Jaishankar dan Mike Pompeo di Washington/CNA

Dunia

India Ngotot Beli Sistem Rudal Dari Rusia Meski Diancam AS

SELASA, 01 OKTOBER 2019 | 07:55 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar membela hak negaranya untuk membeli sistem pertahanan rudal dari Rusia meskipun ada ancaman sanksi dari Amerika Serikat.

Hal itu dia tegaskan dalam kunjungan ke Washington awal pekan ini (Senin, 30/9).

Pada kesempatan tersebut, Jaishankar mengatakan India sedang membahas keprihatinan Amerika Serikat tetapi menolak untuk memberikan keputusan akhir tentang nasib pembelian S-400 dari Rusia.


"Kami selalu menyatakan bahwa apa yang kami beli, sumber peralatan militer, adalah hak yang sangat berdaulat," katanya kepada wartawan sebelum pertemuan dengan timpalannya, Mike Pompeo.

"Kami tidak ingin negara bagian mana pun memberi tahu kami apa yang harus dibeli atau tidak membeli dari Rusia lebih dari yang kami inginkan negara mana pun memberi tahu kami untuk membeli atau tidak membeli dari Amerika," sambungnya, seperti dimuat Channel News Asia.

"Kebebasan memilih itu adalah milik kami dan kami pikir adalah kepentingan semua orang untuk mengakui hal itu," tegasnya.

India yang merupakan sekutu Perang Dingin Uni Soviet, tahun lalu setuju untuk membeli lima sistem S-400 seharga 5,2 miliar dolar AS dan Rusia mengatakan bahwa pengirimannya sesuai jalur.

Langkah tersebut mendapat ancaman sanksi dari Amerika Serikat.

Di bawah undang-undang tahun 2017, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara atas pembelian senjata "besar" dari Rusia karena keterlibatan militer Moskow di Ukraina dan Suriah dan diduga ikut campur dalam pemilihan Amerika Serikat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya