Berita

Ekonom Ichsanuddin Noorsy/Net

Bisnis

Pemerintah Harusnya Bongkar Kejahatan Perpajakan, Bukan Malah Diampuni

SELASA, 01 OKTOBER 2019 | 04:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tax amnesty atau pengampunan pajak dinilai merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam membuat kebijakan fiskal untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau bicara amnesti berarti ada kesalahan. Lah, sekarang kan sudah ada EOI. Artinya, kalau mau mengenakan tarif tinggi pada mereka yang belum laporkan tax-nya di luar, kenain aja berdasar EOI. Ngapain pakai tax amnesti,” ungkap ekonom Ichsanuddin Noorsy di acara diskusi KedaiKopi, di Hotel The Hermitage, Jakarta Pusat, Senin (30/9).

Dia mendesak pemerintah menghentikan tax amnesty dan meminta agar segera membongkar kejahatan pajak yang selama ini belum dapat terselesaikan.


“Kejahatan perpajakan dibongkar dulu. Itu mengapa saya enggak setuju karena saya pegang data kejahatan perpajakan. Pemerintah tak berani mengambil tindakan terhadap mereka yang lakukan kejahatan perpajakan,” tambahnya.

Menurutnya, alasan pemerintah belum dapat membongkar kejahatan perpajakan lantaran para pelanggar pajak datang dari perusahaan besar yang membekingi pemerintah. Hal itupun diakuinya sudah disampaikan kepada Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo.

“Karena mereka perusahaan besar, panggung regional dan internasional. Saya omongin ke Wamenkeu,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya