Berita

Presiden Joko Widodo/Repro

Politik

BEM Jakarta Desak Jokowi Tak Keluarkan Perppu KPK

SELASA, 01 OKTOBER 2019 | 04:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Massa dari Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menyuarakan penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK yang direncanakan bakal dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

"Revisi Undang-Undang KPK sudah disahkan. Bila ada yang tidak setuju, silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata koordinator BEM Jakarta, Syamsul Hidayah kepada wartawan, Senin (30/9)

Diwawancarai secara terpisah, koordinator Gerakan BEM Jakarta, Abdul Hakim tak menampik adanya pasal-pasal yang diubah dalam revisi UU 30/2002 tentang KPK berujung pada kekecewaan masyarakat.


Namun demikian, pihaknya lebih setuju pengajuan judicial review ke MK dibanding dengan penerbitna Perppu.

Dia melanjutkan, suara mahasiswa akhir-akhir tidak mengangkat soal KPK. Mereka justru cenderung menentang sejumlah aturan lain yang ada, yaitu RUU KUHP, Pertanahan, Minerba, dan RUU PKS. Karena itu, adanya pihak yang mengkristalisasi isu Perppu KPK telah mencederai pergerakan mahasiswa.

"Karena itu, kami mendorong KPK dibersihkan dari kepentingan politik praktis dalam pemberantasan KPK yang tebang pilih. Lalu mendukung penuh Presiden terpilih Joko Widodo dalam pembangunan yang berkelanjutan," paparnya.

Dikatakan Syamsul, segala produk hukum yang telah usang di Indonesia sudah seharusnya dilakukan kajian ulang dan diperbaiki.

"Revisi UU KPK sejatinya mengarahkan pada persoalan penguatan peran kelembagaan. Namun internal KPK saat ini mengalami perdebatan pandangan sehingga terkesan lebih politis," katanya.

Massa dari berbagai kampus perguruan tinggi swasta di Jakarta itu menyuarakan tiga tuntutan, pertama menolak Perppu KPK, kedua meminta KPK agar tidak berpolitik, dan ketiga meminta presiden tetap melanjutkan program pembangunan nasional.

Ratusan BEM Jakarta ini menggelar aksinya di depan Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. Perwakilan dari masing-masing kampus saling bergantian berorasi dari atas mobil komando yang mereka bawa.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya