Berita

Darmadi Durianto/Net

Politik

DPR Periode Mendatang Akan Desak Sriwijaya Selesaikan Utang Ke Negara

SENIN, 30 SEPTEMBER 2019 | 16:10 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kalangan anggota DPR mengecam keras tindakan Sriwijaya Air yang diduga inkonsistensi terhadap perjanjian Kesepakatan Kerjasama Manajemen (KSM) dengan Garuda Grup.

Apalagi kerjasama tersebut dimaksudkan guna mengatasi masalah keuangan Sriwijaya Air yang nyaris bangkrut dan mampu membayar tunggakan utang kepada sejumlah BUMN termasuk ke Garuda Grup.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto menduga Sriwijaya Air telah membohongi Garuda Grup.


"Sepertinya Garuda seperti dibohongin oleh Sriwijaya Air dan diduga pihak Sriwijaya terlihat tidak komit," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/9).

Darmadi yang kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024 ini menyatakan, siap mendukung langkah-langkah yang akan diambil Garuda Grup dalam menghadapi permasalahan tersebut, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Gugatan Garuda Grup melalui anak usahanya Citilink terhadap PT Sriwijaya Air dan PT NAM Air telah diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 582/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst dengan kuasa hukum Eri Hertiawan, Rabu (25/9), atas dugaan wanprestasi.

"Kita di belakang Garuda agar secepatnya menyelesaikan masalah tersebut dan Sriwijaya segera melunasi utangnya ke Garuda. Segera selamatkan uang negara," tegas Bendahara Megawati Institute itu.

Setelah kembali dilantik sebagai anggota DPR, Darmadi berjanji akan secepatnya meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait agar memberikan penjelasan secara utuh.

"Saya akan mengusulkan agar pihak terkait dipanggil ke DPR untuk menjelaskan masalah tersebut dan Sriwijaya menyelesaikan utang ke negara," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya