Aksi Mahasiswa tolak RUU KPK di DPR/RMOL
Serangkaian aksi mahasiswa menolak Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog.
Hal itu dinilai sejalan dengan langkah yang dilakukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang selama ini kerap mengutamakan dialog di berbagai kegiatan. Pun demikian dengan aspirasi yang disampaikan massa.
"Nasdem berupaya sepenuhnya membangun komunikasi baik dialog atau cara apapun yang baik dengan mahasiswa," kata Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Minggu (29/9).
Surya menyebut, Nasdem menghormati keputusan parlemen terkait pengesahan revisi UU KPK. Namun di saat yang sama, ia juga menghormati aspirasi masyarakat, terlebih datang dari kalangan muda seperti mahasiswa.
Di sisi lain, Surya bahkan mengakui partainya memiliki andil atas disahkanya UU KPK, lantaran beleid itu memang disepakati oleh seluruh fraksi untuk disahkan. Nasdem siap mengakui kesalahan jika memang pengesahan revisi UU itu dianggap salah.
Namun untuk menyelesaikan perdebatan ini, Surya menyarankan mahasiswa menempuh uji materi (
judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK) lataran hal itu dinilai sebagai jalan terbaik dalam penyelesaian persoalan.
Sebaliknya, Surya tak sepakat jika aksi turun ke jalan terus dilakukan lantaran aksi demo mahasiswa sangat rentan ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki agenda terselubung.
"Membangun keutuhan agar tidak memberikan kesempatan kepada provokator politik dan kaum radikal di negeri ini yang ikut memperkuat barisan aksi mahasiswa yang sama-sama menentang RUU KPK. Tapi (penunggang aksi) memiliki upaya kelanjutan sendiri, agenda sendiri,
hidden agenda," tandasnya.
