Berita

Ilustrasi rusuh Papua/Net

Pertahanan

Wamena Kembali Bergejolak Karena Pemerintah Hanya Anggap Ekonomi Satu-satunya Masalah Papua

MINGGU, 29 SEPTEMBER 2019 | 21:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Konflik dan kekerasan yang kembali terjadi di Wamena merupakan akumulasi dari persoalan Papua yang tak kunjung dapat diselesaikan dari akar masalahnya.

Pemerintahan di era reformasi selain Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menganggap persoalan di Papua itu hanyalah persoalan ekonomi.

Menurut Direktur Imparsial, Al Araf, hal itu bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi itu tidak cukup karena basis akar persoalan di Papua bukan hanya persoalan ekonomi semata.


"Persoalan pertama adalah karena faktor historis karena masih ada klaim historis sebagian masyarakat bahwa Papua masuk ke Indonesia itu bermasalah," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (29/9).

Faktor kedua, lanjut Araf, adalah penyelesaian kekerasan dan pelanggaran HAM pasca reformasi yang tidak selesai.

"Sehingga itu menjadi lingkaran kekerasan yang menimbulkan persoalan di Papua karena tidak ada keadilan pada kasus-kasus besar pasca reformasi," jelas Araf.

Persoalan lainnya adalah karena persoalan isu marginalisasi yang menjadi problem dasar dan yang keempat yakni soal ekonomi.

"Persoalannya sekarang, pendekatan selama ini lebih banyak ke aspek ekonomi. Namun hal-hal yang fundamental tiga tadi tidak terjawab, sehingga menimbulkan luka yang belum selesai," papar Araf.

Araf menerangkan, konflik Papua masuk ke dalam kategorinya kondisi yang tidak menentu artinya kadang naik kadang turun.

Oleh karena itu pemerintah saat ini perlu mengambil jalan baru yang mendorong upaya agenda reformasi ruang dialog, antara semua pihak untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua.

Ruang dialog ini harus dilakukan sebagai jalan menyelesaikan konflik Papua untuk mengatasi akar konflik tadi.

"Kita pernah menyelesaikan di Ambon, di Poso dan juga di Aceh. Program dialog itu perlu dilakukan, itu menjadi penting," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya