Berita

Mahasiswa demo di depan DPR RI/NET

Politik

Rusuh Demo Mahasiswa Dan STM Terjadi Karena Propaganda Media Sosial

RABU, 25 SEPTEMBER 2019 | 21:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Aksi ribuan mahasiswa selama dua hari berturut-turut dan menjalar pada aksi pelajar SMK hari ini di depan Gedung DPR RI yang berujung ricuh menjadi bukti efektifnya propaganda media sosial.

"Diawali aksi yang dilakukan mahasiswa, kemudian menjalar ke adik-adik yang belajar di STM dan SMK hanya berlandaskan solidaritas. Begitulah hebatnya media sosial saat ini," kata Ketua Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI), Galang Prayogo kepada wartawan, Rabu (25/9).

Bagi Galang, masifnya informasi mengenai aksi massa kemarin seolah menjadi justifikasi pembenaran anarkisme bagi setiap orang untuk berekspresi di depan Gedung DPR.


"Memang hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, tetapi kalau bentuk anarkismenya juga dicontoh ini sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan," jelasnya.

Aksi tak terpuji ini bahkan seakan dipermudah dengan hilir mudiknya informasi kerusuhan di jejaring media sosial.

"Bebasnya informasi di media sosial tanpa kebijaksanaan netizen dalam mengolah informasi berpotensi menyebabkan chaos yang lebih besar. Jika hal ini tidak segera diredam, akan menjadi bola api yang sulit dipadamkan," imbuhnya.

Atas dasar ini, ia berpandangan, pemerintah berkewajiban meredam arus informasi keliru yang tersebar di  media sosial.

"Tidak harus sampai membuat internet down, tapi cukup dengan aktif melakukan klarifikasi dari hal-hal yang dipersoalkan," paparnya.

Galang menyebutkan, tak pernah ada kebenaran absolut dalam media sosial di era post-truth, sehingga dibutuhkan konten tandingan untuk memerangi hoax atau informasi tak lengkap yang berpotensi menyulut api provokasi.

Pemerintah juga diminta untuk meninggalkan cara-cara usang, cenderung mengambil jalan pintas melalui pelumpuhan jaringan internet yang justru makin menyulut amarah rakyat.

Menyinggung aspirasi yang dibawa massa, ia berpandangan harusnya pemerintah lebih aktif melakukan sosialisasi RKUHP dan menjelaskan secara gamblang poin-poin yang menjadi kontroversi.

"Enggak bisa pemerintah lelah (melakukan sosialisasi). Masyakat membutuhkan transparansi dan itu bukan hal yang sulit dilakukan pada era teknologi saat ini," pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Adab di Atas Selebrasi

Selasa, 16 Juni 2026 | 04:12

Belgia vs Mesir Berbagi Skor 1-1

Selasa, 16 Juni 2026 | 04:10

Pidato Bernuansa Sindiran Berpotensi Memicu Reaksi Balik Publik

Selasa, 16 Juni 2026 | 03:39

Membongkar Skandal #SellIndonesia, Hebatnya Rupiah Menguat

Selasa, 16 Juni 2026 | 03:19

Edura School Jawab Tantangan Guru di Era Digital

Selasa, 16 Juni 2026 | 03:03

SEI Bongkar Dampak Kebijakan Batu Bara Bahlil: Pasokan Tersendat, Listrik Alami Gangguan!

Selasa, 16 Juni 2026 | 02:37

Mahfud MD: UU Polri Abaikan Komisi Reformasi

Selasa, 16 Juni 2026 | 02:24

ART Indonesia Disiksa Mirip Samsak Tinju di Malaysia

Selasa, 16 Juni 2026 | 02:01

Kerja Prabowo Sudah Bagus, tapi Jangan Pidato Meledek Lagi

Selasa, 16 Juni 2026 | 01:29

Sambut 1 Muharam Setop Saling Fitnah dan Provokasi

Selasa, 16 Juni 2026 | 01:25

Selengkapnya