Berita

Amerika Serikat/Net

Dunia

Gangguan Digital Hantui Pemilu 2020 Di Amerika Serikat

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2019 | 13:16 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Ancaman keamanan digital menghantui pemilu presiden di Amerika Serikat tahun 2020 mendatang.

Bukan tanpa alasan, pasalnya beberapa waktu lalu ada kekhawatiran bahwa paltform media sosial seperti Facebook telah ikut mengambil bagian dalam mempengaruhi pemilih dalam pemilu 2016 lalu.

Hal itu dijelaskan secara rinci oleh penasihat khusus Robert Mueller, yang menangani kasus campur tangan Rusia dalam pemilu 2016.


Kekhawatiran akan ancaman keamanan digital dalam pemilu mendatang juga dikemukakan dalam sebuah laporan yang dirilis Pusat Kebijakan Cyber ​​Universitas Stanford baru-baru ini.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa gangguan siber dan operasi disinformasi seputar pemilihan merupakan bagian dari tantangan yang jauh lebih besar dan berkelanjutan terhadap demokrasi di negara mana pun, tidak terkecuali di Amerika Serikat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Darrell West dari Pusat Inovasi Teknologi Brookings Institution. Dalam sebuah laporan online, dia menjelaskan bahwa ancaman keamanan digital baru bisa mencakup video yang dimanipulasi dengan kecerdasan buatan yang dapat menempatkan kata-kata di mulut para kandidat, atau dikenal juga sebagai teknik deepfake.

"Bahkan mungkin menunjukkan gambar yang tidak menarik atau kasar tentang perempuan dan calon minoritas dalam upaya untuk mendiskreditkan mereka," sambungnya.

"Sangat mudah untuk memanipulasi gambar foto atau rekaman video untuk menempatkan seseorang dalam situasi yang membahayakan," sambung West.

Pakar Keamanan Online Universitas Boston, Danielle Citron mengatakan dalam pembicaraan TedSummit baru-baru ini bahwa deepfake dapat mengeksploitasi dan memperbesar ketidakpercayaan mendalam yang sudah dimiliki pada politisi, pemimpin bisnis, dan pemimpin berpengaruh lainnya.

"Deepfake dapat memperkuat ide bagi mereka yang ingin mempercayainya dan menjadi gangguan dalam siklus berita, bahkan jika hal itu dibantah," kata Turner, seperti dimuat Channel News Asia (Minggu, 22/9).

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya