Berita

Massa aksi dari PMII/RMOL

Hukum

Massa Aksi: Legitimasi KPK Hilang, Tapi Masih Sempat Berbuat Zalim

JUMAT, 20 SEPTEMBER 2019 | 18:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang berasal dari DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat serta Pengurus Besar PMII menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (20/9).

Pimpinan KPK saat ini dinilai sudah kehilangan legitimasi karena telah telah mengembalikan mandat kepada Presiden Jokowi, tapi masih sempat berbuat zalim dengan menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka.

PB PMII telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh unsur pengurus cabang se Indonesia untuk menggelar aksi secara serentak menolak penetapan tersangka Imam.


"KPK sekarang ini sudah kehilangan legitimasi karena telah menyerahkan mandat pada Presiden Jokowi tapi masih sempat-sempatnya berbuat zalim dengan menetapkan Mas Imam jadi tersangka. Untuk itu, untuk menjaga keberlangsungan KPK maka sebaiknya Presiden segera lantik pimpinan KPK yang baru di bawah komando Irjen Firli Bahuri," ujar Ketua Pengurus Koordinator Cabang (Korcab) PMII DKI Jakarta, Daud Azhari dalam orasinya.

Menurut Daud, KPK semberono dan terburu-buru menetapkan Imam sebagai tersangka tanpa bukti-bukti yang kuat, apalagi legitimasi pimpinan KPK telah hilang. Dengan demikian diduga penetapan tersangka Imam bermotif politik.

Hal senada juga disuarakan oleh puluhan masa aksi dari Srikandi Milenial (SM) juga mendatangi Gedung KPK. Para mahasiswi yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta itu juga menyuarakan agar Firli dkk segera dilantik untuk meredakan pro kontra di tengah masyarakat atas status pimpinan KPK yang saat ini telah mengundurkan diri.

"Segera lantik pimpinan KPK yang baru agar proses penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi bisa berlangsung efektif dengan UU KPK yang baru disahkan," kata Jurubicara Srikandi Milenial, Caca Putri Revolusi.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya