Berita

Presiden RI Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Alumni Fakultas Kehutanan Yang Gagal Atasi Kebakaran Hutan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 | 14:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden RI Joko Widodo dinilai gagal mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) khususnya di Pulau Sumetera dan Kalimantan. Jokowi juga telah terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Kalimantan Tengah atas kebakaran hutan tahun 2015.

Padahal, Jokowi sendiri merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Namun, dia gagal dalam menangani permasalahan karhutla yang hampir setiap tahun terjadi.

Sekertaris Jenderal ProDem Satyo Purwanto menyampaikan, dengan kapasitas Jokowi yang pernah mengeyam pendidikan di bidang kehutanan seharusnya dia memiliki pemahaman yang mendalam soal penanganan karhutla.


"Presiden harusnya punya pemahaman yang lebih karena lulusannya soal kehutanan, punya pengelolaan lahan gambut," kata Satyo kepada wartawan, Senin (16/9).

"Harusnya dengan pemahaman yang cukup di bidang itu, dia harus lebih paham menanganinya," tambahnya.

Menurut Satyo, seharusnya pemerintah membuat badan khusus penanganan karhutla untuk memberikan kewenangan sarana dan prasarana.

"Untuk penanganan kebakaran lahan terus juga kalau upaya-upaya pemadamanya lebih banyak manual pasti lebih cepat peramabatan kebakaran ketimbang pemadamannya karena kan posisi kebakarannya itu di hutan belantara, jauh enggak ada akses enggak ada apa," tambahnya.

Kebakaran hutan dan lahan ini menjadi preseden buruk bagi Jokowi bahkan Walhi telah mengeluarkan warning agar pemerintah cepat menangani masalah karhutla.

"Itu kan terbukti kebijakan atau upaya penanganan persoalan pemerintah lamban makanya kan soal kalah di pengadilan, dari situ kan sudah jelas apa yang dilakukan pemerintah selama ini itu enghgak signifikan dalam hal kebakaran," tandas Satyo.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya