Pemerintahan Presiden Jokowi hanya mencari kambing hitam atas kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dibanding mengatasinya agar tidak kembali terjadi.
Demikian disampaikan Dewan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisah Khalid. Menurutnya, di tengah terjadinya karhutla, pejabat publik pemerintah mengeluarkan statemen yang berupaya mengingkari fakta peristiwa tersebut.
"Kita melihat di tengah situasi itu, pejabat publik yang menyampaikan pernyataannya, justru berupaya mengingkari satu fakta bahwa peristiwa ini terjadi, ada kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga titik api yang masif terjadi," ucap Khalisah kepada wartawan di Kantor WALHI, Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Senin (16/9).
Bahkan kata Khalisah, pemerintah malah mencari kambing hitam dari kegagalan negara untuk menangkap pelaku sebenarnya yang menyebabkan karhutla.
"Berulang kali dari peristiwa karhutla setiap tahun, titik api dari konsesi perkebunan sawit atau hutan tanaman industri. Tapi yang dikambing hitamkan selalu masyarakat adat, peladang, itu sesungguhnya pernyataan semakin melanggengkan stigma negatif ke masyarakat adat maupun kepada masyarakat lokal," ungkapnya.
Apalagi, pemerintah dinilai lamban mengatasi karhutla hingga banyaknya rakyat yang terkena dampaknya. Bahkan bukan hanya rakyat Indonesia, rakyat negara lainnya pun terkena dampak karhutla di pulau Sumatera dan Kalimantan.
"Pernyataan lain sebenarnya menutupi kegagalan negara, yang lainnya responnya lamban sehingga korban terus berjatuhan hingga korban tadi malam bayi yang membuat kami syok," tandas Khalisah.
