Berita

Khalisah Khalid/RMOL

Politik

Disayangkan, Rakyat Selalu Dijadikan Kambing Hitam Penyebab Karhutla

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 | 14:07 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Presiden Jokowi hanya mencari kambing hitam atas kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dibanding mengatasinya agar tidak kembali terjadi.

Demikian disampaikan Dewan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisah Khalid. Menurutnya, di tengah terjadinya karhutla, pejabat publik pemerintah mengeluarkan statemen yang berupaya mengingkari fakta peristiwa tersebut.

"Kita melihat di tengah situasi itu, pejabat publik yang menyampaikan pernyataannya, justru berupaya mengingkari satu fakta bahwa peristiwa ini terjadi, ada kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga titik api yang masif terjadi," ucap Khalisah kepada wartawan di Kantor WALHI, Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Senin (16/9).


Bahkan kata Khalisah, pemerintah malah mencari kambing hitam dari kegagalan negara untuk menangkap pelaku sebenarnya yang menyebabkan karhutla.

"Berulang kali dari peristiwa karhutla setiap tahun, titik api dari konsesi perkebunan sawit atau hutan tanaman industri. Tapi yang dikambing hitamkan selalu masyarakat adat, peladang, itu sesungguhnya pernyataan semakin melanggengkan stigma negatif ke masyarakat adat maupun kepada masyarakat lokal," ungkapnya.

Apalagi, pemerintah dinilai lamban mengatasi karhutla hingga banyaknya rakyat yang terkena dampaknya. Bahkan bukan hanya rakyat Indonesia, rakyat negara lainnya pun terkena dampak karhutla di pulau Sumatera dan Kalimantan.

"Pernyataan lain sebenarnya menutupi kegagalan negara, yang lainnya responnya lamban sehingga korban terus berjatuhan hingga korban tadi malam bayi yang membuat kami syok," tandas Khalisah.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya