Berita

Pengunjuk rasa dari Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD)/RMOL

Politik

Pengunjuk Rasa Minta Firli Dkk Bubarkan Wadah Pegawai KPK

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 18:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengunjuk rasa dari Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) mendesak Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) dibubarkan. WP KPK dinilai sebagai alat politisasi kepentingan tertentu di internal KPK.

Massa MPD melaksanakan aksi damai di depan Istana Negara Jakarta, Jumat (13/9). Sebaian peserta aksi mengenakan atribut seperti Si Buta Dari Goa Hantu, Wiro Sableng, Gatot Kaca dan lain-lain. Mereka mebagi-bagikan bunga kepada warga yang melintas sebagai wujud dukungan pada revisi UU KPK.

Koordinator Aksi MPD Aminullah Siagian mengatakan, WP KPK harusnya profesional mewadahi pegawai sesuai tupoksinya. Namun pada praktiknya, perkumpulan ini malah digunakan untuk politisasi kepentingan tertentu di internal KPK.


"Dan kadang digunakan sebagai alat politik yang punya skema sendiri yang berlawanan dengan pimpinan KPK. Pak Alexander Marwata saja bilang WP KPK begitu berkuasa, engga bener ini. WP KPK nanti dalam revisi UU KPK harus kembali menginduk ke KORPRI sebagai wadah ASN," sebut Aminullah.

MPD mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung DPR dan Presiden Jokowi untuk melakukan revisi UU KPK yang sedang dibahas DPR dan pemerintah.

Dukungan terhadap revisi UU ini adalah bentuk memperkuat serta memberi jaminan kepastian hukum pada setiap aspek tindakan KPK dalam mewujudkan Indonesia bebas dari tindak kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Agar terwujudnya Indonesia bebas dari tindak kejahatan tipikor.

Pihaknya juga mengapresiasi DPR yang telah menyelesaikan proses pemilihan pimpinan KPK yang baru, termasuk terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai ketua KPK.

"Kami minta kepada pimpinan KPK yang baru agar membubarkan WP KPK karena berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan oknum tertentu dan menjadi alat politisasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," tutup Aminullah.

Jumat dinihari, Komisi III DPR merampungkan fit and proper test 10 capim KPK. DPR memilih 5 nama, Firli Bahuri (56 suara), Alexander Mawata (53 suara), Nurul Ghufron (51 suara), Nawawi Pomolango (50 suara) dan Lili Pintouli Siregar (44 suara).

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya