Berita

Pengunjuk rasa dari Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD)/RMOL

Politik

Pengunjuk Rasa Minta Firli Dkk Bubarkan Wadah Pegawai KPK

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 18:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengunjuk rasa dari Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) mendesak Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) dibubarkan. WP KPK dinilai sebagai alat politisasi kepentingan tertentu di internal KPK.

Massa MPD melaksanakan aksi damai di depan Istana Negara Jakarta, Jumat (13/9). Sebaian peserta aksi mengenakan atribut seperti Si Buta Dari Goa Hantu, Wiro Sableng, Gatot Kaca dan lain-lain. Mereka mebagi-bagikan bunga kepada warga yang melintas sebagai wujud dukungan pada revisi UU KPK.

Koordinator Aksi MPD Aminullah Siagian mengatakan, WP KPK harusnya profesional mewadahi pegawai sesuai tupoksinya. Namun pada praktiknya, perkumpulan ini malah digunakan untuk politisasi kepentingan tertentu di internal KPK.


"Dan kadang digunakan sebagai alat politik yang punya skema sendiri yang berlawanan dengan pimpinan KPK. Pak Alexander Marwata saja bilang WP KPK begitu berkuasa, engga bener ini. WP KPK nanti dalam revisi UU KPK harus kembali menginduk ke KORPRI sebagai wadah ASN," sebut Aminullah.

MPD mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung DPR dan Presiden Jokowi untuk melakukan revisi UU KPK yang sedang dibahas DPR dan pemerintah.

Dukungan terhadap revisi UU ini adalah bentuk memperkuat serta memberi jaminan kepastian hukum pada setiap aspek tindakan KPK dalam mewujudkan Indonesia bebas dari tindak kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Agar terwujudnya Indonesia bebas dari tindak kejahatan tipikor.

Pihaknya juga mengapresiasi DPR yang telah menyelesaikan proses pemilihan pimpinan KPK yang baru, termasuk terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai ketua KPK.

"Kami minta kepada pimpinan KPK yang baru agar membubarkan WP KPK karena berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan oknum tertentu dan menjadi alat politisasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," tutup Aminullah.

Jumat dinihari, Komisi III DPR merampungkan fit and proper test 10 capim KPK. DPR memilih 5 nama, Firli Bahuri (56 suara), Alexander Mawata (53 suara), Nurul Ghufron (51 suara), Nawawi Pomolango (50 suara) dan Lili Pintouli Siregar (44 suara).

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

September 2026, Industri Kayu Tertekan Karhutla

Rabu, 30 September 2026 | 20:27

Komisaris Asuransi Tokio Marine Indonesia Dicecar KPK Soal Pencairan Komisi Fiktif Asuransi Pelni

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Prabowo Minta Efisiensi APBN Tetap Terukur demi Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Insentif Pajak Gaji Karyawan di Bawah Rp10 Juta Berlanjut Hingga 2027

Rabu, 30 September 2026 | 19:51

Bulu Tangkis Sumbang 6 Medali Asian Games, BNI Apresiasi Pembinaan PBSI

Rabu, 30 September 2026 | 19:36

Pancasila, Persatuan, dan Ujian Geopolitik

Rabu, 30 September 2026 | 19:23

33,2 Juta Keluarga Akan Terima Bantuan Beras 10 Kg selama Oktober-Desember

Rabu, 30 September 2026 | 19:12

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun di Kuartal IV 2026

Rabu, 30 September 2026 | 19:01

Dakwah Ekonomi Syarikat Islam Sejalan dengan Visi Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:34

Pengelolaan Gambut di Riau Jadi Rujukan Badan Baru Bentukan Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:28

Selengkapnya