Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Pengamat: Soal Karhutla, Jokowi Tidak Akurat!

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 15:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali melanda Indonesia. Karhutla yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan menyebabkan kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat.

Saat debat Pilpres 2019 lalu, Presiden Jokowi yang berstatus petahana menyampaikan akan meminimalisir karhutla bahkan dia sempat offside mengatakan dalam tiga tahun kepemimpinannya tidak ada karhutla, kemudian diralat pemerintah berhasil meminimalisir karhutla.

Menyikapi hal tersebut, analis politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menyampaikan Jokowi belakangan sering tidak akurat.


"Jokowi lebih sering tidak akurat terkait data, peta kebakaran hutan masih sama, pembukaan lahan yang libatkan korporasi," ungkap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/9).

Menurutnya, karhutla hampir setiap tahun terjadi padahal sebelum kepemimpinan Jokowi, karhutla hanya terjadi empat tahun sekali.

Pemerintah sering offside dalam mengeluarkan data karhutla yang fakta di lapangan jauh berbeda.

"Kejadian ini nyaris tidak berubah dari tahun ke tahun, padahal data riset lembaga riset yang fokus pada lingkungan dan sains, Cifor misalnya, mereka memiliki akurasi data kebakaran, cara pencegahan hingga membaca kapan waktu-waktu rawan pembakaran," ucapnya.

Dedi berharap pemerintah membuat regulasi agar dapat menghentikan kathutla di tanah air.

"Pemerintah harus sigap, setidaknya bersinergi dengan regulasi yang benar-benar bisa menghentikan pembakaran hutan," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya