Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Pengamat: Soal Karhutla, Jokowi Tidak Akurat!

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 15:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali melanda Indonesia. Karhutla yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan menyebabkan kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat.

Saat debat Pilpres 2019 lalu, Presiden Jokowi yang berstatus petahana menyampaikan akan meminimalisir karhutla bahkan dia sempat offside mengatakan dalam tiga tahun kepemimpinannya tidak ada karhutla, kemudian diralat pemerintah berhasil meminimalisir karhutla.

Menyikapi hal tersebut, analis politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menyampaikan Jokowi belakangan sering tidak akurat.


"Jokowi lebih sering tidak akurat terkait data, peta kebakaran hutan masih sama, pembukaan lahan yang libatkan korporasi," ungkap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/9).

Menurutnya, karhutla hampir setiap tahun terjadi padahal sebelum kepemimpinan Jokowi, karhutla hanya terjadi empat tahun sekali.

Pemerintah sering offside dalam mengeluarkan data karhutla yang fakta di lapangan jauh berbeda.

"Kejadian ini nyaris tidak berubah dari tahun ke tahun, padahal data riset lembaga riset yang fokus pada lingkungan dan sains, Cifor misalnya, mereka memiliki akurasi data kebakaran, cara pencegahan hingga membaca kapan waktu-waktu rawan pembakaran," ucapnya.

Dedi berharap pemerintah membuat regulasi agar dapat menghentikan kathutla di tanah air.

"Pemerintah harus sigap, setidaknya bersinergi dengan regulasi yang benar-benar bisa menghentikan pembakaran hutan," tandasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya