Berita

Kabut asap di Riau/Net

Nusantara

Darurat, DPR Desak Jokowi Gerak Cepat Tangani Kabut Asap Riau

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 09:44 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemasalahan kabut asap yang semakin membesar dan berbahaya membuat anggota FPKS DPR RI Chairul Anwar mendesak agar Presiden Joko Widodo bergerak cepat dalam menangani permasalahan kabut asap yang sudah pada tahap mebahayakan.

"Kami meminta Presiden Jokowi untuk gerak cepat dalam menangani bencana kabut asap yang terjadi, kondisi saat ini sudah pada level berbahaya bagi masyarakat yang terdampak," kata Chairul, Jumat (13/9).

Chairul Anwar yang juga merupakan anggota DPR RI dari dapil Riau 1, berharap Presiden mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki pemerintah untuk segera memberikan bantuan kongkrit kepada rakyat yang terdampak bencana kabut asap ini.


"Pemerintah harus memberikan langkah kongkrit dalam menolong masyarakat yang terdampak, seluruh potensi yang dimiliki pemerintah harus dikerahkan dalam menolong masyarakat, terutama masyarkat yang rentan seperti anak-anak, lansia dan ibu hamil, jangan sampai jatuh banyak korban yang lebih banyak lagi," desak Chairul.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hotspot terbanyak berada di Kalimantan Barat dengan 605 titik, disusul Kalimantan Tengah dengan 163 titik dan Riau 29 titik. Selain itu, di Kalimatan Utara terdapat 23 titik api, Kalimantan Timur 20 titik, Sumatera Selatan 19 titik, Bangka Belitung, 14 titik, Kalimantan selatan 14 titik, dan Jambi 3 titik api.

Chairul mengingatkan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah menjadi permasalahan yang belum selesai sampai saat ini,

"Permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan menyeluruh, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah antara lain penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hukum, dalam waktu dekat ini juga pemerintah harus segera memadamkan titik api yang ada saat ini," ungkap politisi PKS ini.

Jika ini terus dibiarkan berlarut-larut maka akan berdampak terhadap semua bidang dan bahkan bisa memberikan kerugian yang sangat besar kepada daerah-daerah yang terdampak.

Oleh karena itu Chairul meminta agar semua pihak dari pusat hingga ke daerah turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Menhut Kebagian 688 Ribu Hektare Kawasan Hutan untuk Dipulihkan

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:14

Jet Militer Libya Jatuh di Turki, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Tewas

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:05

Profil Mayjen Primadi Saiful Sulun, Panglima Divif 2 Kostrad

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:46

Nutrisi Cegah Anemia Remaja, Gizigrow Komitmen Perkuat Edukasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:41

Banser dan Regu Pramuka Ikut Amankan Malam Natal di Katedral

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:33

Prabowo: Uang Sitaan Rp6,6 Triliun Bisa Dipakai Bangun 100 Ribu Huntap Korban Bencana

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:11

Satgas PKH Tagih Denda Rp2,34 Triliun dari 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:43

Daftar 13 Stafsus KSAD Usai Mutasi TNI Terbaru

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:36

Prabowo Apresiasi Kinerja Satgas PKH dan Kejaksaan Amankan Aset Negara

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:35

Jelang Malam Natal, Ruas Jalan Depan Katedral Padat

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:34

Selengkapnya