Berita

Kabut asap di Riau/Net

Nusantara

Darurat, DPR Desak Jokowi Gerak Cepat Tangani Kabut Asap Riau

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 09:44 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemasalahan kabut asap yang semakin membesar dan berbahaya membuat anggota FPKS DPR RI Chairul Anwar mendesak agar Presiden Joko Widodo bergerak cepat dalam menangani permasalahan kabut asap yang sudah pada tahap mebahayakan.

"Kami meminta Presiden Jokowi untuk gerak cepat dalam menangani bencana kabut asap yang terjadi, kondisi saat ini sudah pada level berbahaya bagi masyarakat yang terdampak," kata Chairul, Jumat (13/9).

Chairul Anwar yang juga merupakan anggota DPR RI dari dapil Riau 1, berharap Presiden mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki pemerintah untuk segera memberikan bantuan kongkrit kepada rakyat yang terdampak bencana kabut asap ini.


"Pemerintah harus memberikan langkah kongkrit dalam menolong masyarakat yang terdampak, seluruh potensi yang dimiliki pemerintah harus dikerahkan dalam menolong masyarakat, terutama masyarkat yang rentan seperti anak-anak, lansia dan ibu hamil, jangan sampai jatuh banyak korban yang lebih banyak lagi," desak Chairul.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hotspot terbanyak berada di Kalimantan Barat dengan 605 titik, disusul Kalimantan Tengah dengan 163 titik dan Riau 29 titik. Selain itu, di Kalimatan Utara terdapat 23 titik api, Kalimantan Timur 20 titik, Sumatera Selatan 19 titik, Bangka Belitung, 14 titik, Kalimantan selatan 14 titik, dan Jambi 3 titik api.

Chairul mengingatkan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah menjadi permasalahan yang belum selesai sampai saat ini,

"Permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan menyeluruh, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah antara lain penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hukum, dalam waktu dekat ini juga pemerintah harus segera memadamkan titik api yang ada saat ini," ungkap politisi PKS ini.

Jika ini terus dibiarkan berlarut-larut maka akan berdampak terhadap semua bidang dan bahkan bisa memberikan kerugian yang sangat besar kepada daerah-daerah yang terdampak.

Oleh karena itu Chairul meminta agar semua pihak dari pusat hingga ke daerah turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Kasus Video CCTV Restoran, Nabilah O’Brien Siap Hadiri RDPU Komisi III DPR

Sabtu, 07 Maret 2026 | 08:16

Indeks Utama Wall Street Berguguran Saat Perang Diprediksi Berlangsung Lama

Sabtu, 07 Maret 2026 | 08:03

Ketegangan Timur Tengah Bayangi Pasar Saham, Ini Sektor yang Paling Terdampak

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:49

Bursa Eropa Terguncang: Harga Energi Melonjak, Saham Berguguran

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:38

Putin Diduga Bantu Iran Bidik Aset Militer AS di Timur Tengah

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:21

Menkeu Berencana Tambah Penempatan Dana Rp100 Triliun ke Perbankan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:03

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bedah Pemikiran Islam Bung Karno: Posisi RI di Board of Peace Jadi Sorotan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:32

Roy Suryo Cs Berpeluang Besar Lolos dari Jerat Hukum

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:19

Kalam Kiai Madura

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:13

Selengkapnya