Berita

Kabut asap di Riau/Net

Nusantara

Darurat, DPR Desak Jokowi Gerak Cepat Tangani Kabut Asap Riau

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 09:44 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemasalahan kabut asap yang semakin membesar dan berbahaya membuat anggota FPKS DPR RI Chairul Anwar mendesak agar Presiden Joko Widodo bergerak cepat dalam menangani permasalahan kabut asap yang sudah pada tahap mebahayakan.

"Kami meminta Presiden Jokowi untuk gerak cepat dalam menangani bencana kabut asap yang terjadi, kondisi saat ini sudah pada level berbahaya bagi masyarakat yang terdampak," kata Chairul, Jumat (13/9).

Chairul Anwar yang juga merupakan anggota DPR RI dari dapil Riau 1, berharap Presiden mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki pemerintah untuk segera memberikan bantuan kongkrit kepada rakyat yang terdampak bencana kabut asap ini.


"Pemerintah harus memberikan langkah kongkrit dalam menolong masyarakat yang terdampak, seluruh potensi yang dimiliki pemerintah harus dikerahkan dalam menolong masyarakat, terutama masyarkat yang rentan seperti anak-anak, lansia dan ibu hamil, jangan sampai jatuh banyak korban yang lebih banyak lagi," desak Chairul.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hotspot terbanyak berada di Kalimantan Barat dengan 605 titik, disusul Kalimantan Tengah dengan 163 titik dan Riau 29 titik. Selain itu, di Kalimatan Utara terdapat 23 titik api, Kalimantan Timur 20 titik, Sumatera Selatan 19 titik, Bangka Belitung, 14 titik, Kalimantan selatan 14 titik, dan Jambi 3 titik api.

Chairul mengingatkan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah menjadi permasalahan yang belum selesai sampai saat ini,

"Permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan menyeluruh, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah antara lain penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hukum, dalam waktu dekat ini juga pemerintah harus segera memadamkan titik api yang ada saat ini," ungkap politisi PKS ini.

Jika ini terus dibiarkan berlarut-larut maka akan berdampak terhadap semua bidang dan bahkan bisa memberikan kerugian yang sangat besar kepada daerah-daerah yang terdampak.

Oleh karena itu Chairul meminta agar semua pihak dari pusat hingga ke daerah turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Minyak Dunia Tembus 100 Dolar AS, Purbaya Belum Tambah Subsidi Energi

Sabtu, 12 September 2026 | 02:25

One Asia Golf Cup 2026 Diikuti 144 Pengusaha dari 11 Negara

Sabtu, 12 September 2026 | 02:14

Relawan Prabowo-Gibran Tak cuma Hadir saat Pemilu

Sabtu, 12 September 2026 | 01:30

Ferry Boboho Balikin Duit Rp5 Miliar, Diduga terkait Pemerasan Febrie

Sabtu, 12 September 2026 | 01:10

Maruli Janji Dongkrak Peringkat Atlet Judo Indonesia

Sabtu, 12 September 2026 | 01:01

ERP Solusi Pengendalian Kemacetan Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 00:34

Simak Rekayasa Lalin Persija-Persib di GBK

Sabtu, 12 September 2026 | 00:18

Jarnas Konsisten Kawal Program Pro Rakyat Prabowo-Gibran

Sabtu, 12 September 2026 | 00:00

Haji Dimulai dari Kalkulator

Jumat, 11 September 2026 | 23:35

Baznas Kembali Raih Indonesia Most Reputable Companies Award 2026

Jumat, 11 September 2026 | 23:20

Selengkapnya