Berita

Kabut asap di Riau/Net

Nusantara

Darurat, DPR Desak Jokowi Gerak Cepat Tangani Kabut Asap Riau

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 09:44 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemasalahan kabut asap yang semakin membesar dan berbahaya membuat anggota FPKS DPR RI Chairul Anwar mendesak agar Presiden Joko Widodo bergerak cepat dalam menangani permasalahan kabut asap yang sudah pada tahap mebahayakan.

"Kami meminta Presiden Jokowi untuk gerak cepat dalam menangani bencana kabut asap yang terjadi, kondisi saat ini sudah pada level berbahaya bagi masyarakat yang terdampak," kata Chairul, Jumat (13/9).

Chairul Anwar yang juga merupakan anggota DPR RI dari dapil Riau 1, berharap Presiden mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki pemerintah untuk segera memberikan bantuan kongkrit kepada rakyat yang terdampak bencana kabut asap ini.


"Pemerintah harus memberikan langkah kongkrit dalam menolong masyarakat yang terdampak, seluruh potensi yang dimiliki pemerintah harus dikerahkan dalam menolong masyarakat, terutama masyarkat yang rentan seperti anak-anak, lansia dan ibu hamil, jangan sampai jatuh banyak korban yang lebih banyak lagi," desak Chairul.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hotspot terbanyak berada di Kalimantan Barat dengan 605 titik, disusul Kalimantan Tengah dengan 163 titik dan Riau 29 titik. Selain itu, di Kalimatan Utara terdapat 23 titik api, Kalimantan Timur 20 titik, Sumatera Selatan 19 titik, Bangka Belitung, 14 titik, Kalimantan selatan 14 titik, dan Jambi 3 titik api.

Chairul mengingatkan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah menjadi permasalahan yang belum selesai sampai saat ini,

"Permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan menyeluruh, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah antara lain penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hukum, dalam waktu dekat ini juga pemerintah harus segera memadamkan titik api yang ada saat ini," ungkap politisi PKS ini.

Jika ini terus dibiarkan berlarut-larut maka akan berdampak terhadap semua bidang dan bahkan bisa memberikan kerugian yang sangat besar kepada daerah-daerah yang terdampak.

Oleh karena itu Chairul meminta agar semua pihak dari pusat hingga ke daerah turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

UPDATE

Swiss Tantang Argentina Usai Singkirkan Kolombia Lewat Drama Adu Penalti

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:45

Kemesraan Prabowo-Modi

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:30

Khayal Seorang Revolusioner

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:15

Pengalaman Demokrasi India jadi Inspirasi Penting Indonesia

Rabu, 08 Juli 2026 | 04:53

Sikap Tegas Rektor Untan Jalankan Statuta Universitas Tuai Apresiasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 04:23

Belajar dari Koperasi Pertanian Jepang

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:58

Prabowo: Saya adalah Pengagum Pribadi Shri Narendra Modi

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:31

Kisah Seorang Anak Buruh Harian Lepas

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:13

Bahayakan Nyawa Banyak Orang, DPR Desak Polisi Berantas Maling Besi

Rabu, 08 Juli 2026 | 02:59

Tinjau TPA Jatiwaringin

Rabu, 08 Juli 2026 | 02:39

Selengkapnya