Ilustrasi kemcatean Jakarta/Net
Persoalan kualitas udara yang mengancam warga Jakarta membuat Gubernur DKI Anies Baswedan mengambil keputusan dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) yang menerapkan kebijakan perluasan Ganjil Genap.
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean menyatakan kebijakan yang diambil Anies ini kurang tepat.
"Sebab persoalan polusi harus diselesaikan dengan cara yang kompeherensif dan kajian yang matang, " ujar Ferdinand kepada Kantor berita politik RMOL, Kamis (12/9).
Oleh karena itu, Politisi Demokrat ini bukan hanya mengkritik melainkan juga mengusulkan saran kepada Gubernur DKI agar tidak membuat kebijakan yang asal-asalan.
Menurut Ferdinand untuk solusi mengurangi polusi udara sekaligus kemacetan yang pertama adalah dengan membuat Pengaturan jam kerja Swasta, PNS dan jam sekolah.
"Hal itu dibuat bertahap, supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan secara bersamaan,"jelasnya.
Menurut Ferdinand kalau Anies betul-betul serius ingin memperbaiki kualitas udara maka seharusnya sepeda motor juga harus diterapkan pembatasan.
"Hal itu agar pengendara motor juga berpindah menggunakan angkutan umum," imbuhnya.
Bukan tanpa sebab, Ferdinand mengatakan demikian karena data menunjukan jumlah pengendara motor di Ibukota dalam sehari bisa menembus kurang lebih 14 juta pengendara.
Ferdinand melanjutkan, Anies juga bisa membuat kebijakan dengan melakukan penerapan jalan berbayar di jalan - jalan besar.
"Harus dikenakan biaya masuk kendaraan yang datang dari luar Jakarta," jelas Ferdinand.
"Yang tak kalah penting adalah dengan melakukan gerakan tanam pohon bagi semua warga," ajak Ferdinand.
