Berita

Ilustrasi kemcatean Jakarta/Net

Nusantara

Ganjil Genap Bukan Solusi Turunkan Polusi, Ini Usulan Demokrat Atasi Kemacetan Jakarta

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 06:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Persoalan kualitas udara yang mengancam warga Jakarta membuat Gubernur DKI Anies Baswedan mengambil keputusan dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) yang menerapkan kebijakan perluasan Ganjil Genap.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean menyatakan kebijakan yang diambil Anies ini kurang tepat.

"Sebab persoalan polusi harus diselesaikan dengan cara yang kompeherensif dan kajian yang matang, " ujar Ferdinand kepada Kantor berita politik RMOL, Kamis (12/9).


Oleh karena itu, Politisi Demokrat ini bukan hanya mengkritik melainkan juga mengusulkan saran kepada Gubernur DKI agar tidak membuat kebijakan yang asal-asalan.

Menurut Ferdinand untuk solusi  mengurangi polusi udara sekaligus kemacetan yang pertama adalah dengan membuat Pengaturan jam kerja Swasta, PNS dan jam sekolah.

"Hal itu dibuat bertahap, supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan secara bersamaan,"jelasnya.

Menurut Ferdinand kalau  Anies betul-betul serius ingin memperbaiki kualitas udara maka seharusnya sepeda motor juga harus diterapkan pembatasan.

"Hal itu agar pengendara motor juga berpindah menggunakan angkutan umum," imbuhnya.

Bukan tanpa sebab, Ferdinand mengatakan demikian karena data menunjukan jumlah pengendara motor di Ibukota dalam sehari bisa menembus kurang lebih 14 juta pengendara.

Ferdinand melanjutkan, Anies juga bisa membuat kebijakan dengan melakukan penerapan jalan berbayar di jalan - jalan  besar.

"Harus dikenakan biaya masuk kendaraan yang datang dari luar Jakarta," jelas Ferdinand.

"Yang tak kalah penting adalah dengan melakukan gerakan tanam pohon bagi semua warga," ajak Ferdinand.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Bandit Keuangan Terorganisir

Minggu, 20 September 2026 | 00:02

Perjuangkan Hak Retaker, Willy Aditya: Republik Berdiri dari Tangan Dokter

Sabtu, 19 September 2026 | 23:58

Kemenkeu Tahan SAL Rp200 Triliun di Bank Hingga Juli 2027

Sabtu, 19 September 2026 | 23:32

KSAD Siapkan Helikopter Mi-35M Buatan Rusia untuk Misi Kemanusiaan di Papua

Sabtu, 19 September 2026 | 23:21

Disorot Publik, Nusron Wahid Ternyata Sudah Mundur dari Pengurus Golkar

Sabtu, 19 September 2026 | 22:47

Sektor Pariwisata RI Stagnan, Indonesia Kalah Cepat dari Vietnam

Sabtu, 19 September 2026 | 22:34

Kopasgat dan Satgas Habema Tangkap Pentolan OPM Abdon Kisamdu

Sabtu, 19 September 2026 | 21:56

PP IPA Dukung Prabowo Gratiskan Biaya Pendidikan SD hingga Universitas Negeri

Sabtu, 19 September 2026 | 21:37

Selebgram Jule Tak Jadi Tersangka Meski Konsumsi Etomidate, Ini Penjelasan Polisi

Sabtu, 19 September 2026 | 21:31

Bongkar Praktik Shadow Economy WNA di Bali, Hotel Lokal Terancam Kalah Saing

Sabtu, 19 September 2026 | 20:31

Selengkapnya