Berita

Brexit/Net

Dunia

Ini Kemungkinan Resiko Terburuk Bila Brexit Dilakukan Tanpa Kesepakatan

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 | 09:33 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Hengkangnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit tanpa kesepakatan bisa memicu resiko terjadinya kerusuhan di jalanan, kenaikan harga beberapa jenis makanan segar dan mempengaruhi pasokan obat-obatan.

Begitu peringatan yang tertuang dalam dokumen pemerintah Inggris yang berisi rincian rencana kontingensi Yellowhammer.

Dokumen itu melihat kemungkinan terburuk yang bisa terjadi jika Inggris meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober tanpa kesepakatan. Dalam dokumen itu juga diproyeksikan bahwa kesiapan publik dan bisnis untuk Brexit tanpa kesepakatan kemungkinan akan rendah. Hal itu disebabkan oleh berlanjutnya kebingungan politik dalam proses tersebut.


Dalam dokumen itu dikatakan bahwa truk harus menunggu hingga dua setengah hari untuk menyeberangi Selat Inggris. Sementara itu warga negara Inggris dapat mengalami peningkatan pemeriksaan imigrasi di pos perbatasan Uni Eropa.

"Jenis pasokan makanan segar tertentu akan berkurang," begitu bunyi dokumen tersebut.

"Ada resiko bahwa pembelian panik akan menyebabkan atau memperburuk gangguan pasokan makanan," tambahnya, seperti dimuat Reuters.

Dikatakan, arus lalu lintas di saluran Inggris dapat dikurangi sebanyak 60 persen pada hari pertama setelah Brexit tanpa kesepakatan. Hal itu bisa berlangsung seburuk-buruknya hingga tiga bulan.

Antrian lalu lintas yang terjadi dapat memengaruhi pengiriman bahan bakar, mengganggu pasokan di London dan Inggris tenggara, dan memicu kepanikan dalam pembelian yang dapat menyebabkan kekurangan di bagian lain negara itu.

Dokumen dari Operation Yellowhammer itu sebenarnya pertama kali diterbitkan di koran Sunday Times pada 18 Agustus lalu.

Sementara itu, menteri yang bertugas mengoordinasikan persiapan Brexit tanpa kesepakatan, Michael Gove, mengatakan bahwa dokumen itu sudah tua dan tidak mencerminkan tingkat kesiapan saat ini.

Pada Rabu (11/9), dia mengatakan bahwa versi revisi dari dokumen itu saat ini tengah ditunjau.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya