Berita

Brexit/Net

Dunia

Ini Kemungkinan Resiko Terburuk Bila Brexit Dilakukan Tanpa Kesepakatan

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 | 09:33 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Hengkangnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit tanpa kesepakatan bisa memicu resiko terjadinya kerusuhan di jalanan, kenaikan harga beberapa jenis makanan segar dan mempengaruhi pasokan obat-obatan.

Begitu peringatan yang tertuang dalam dokumen pemerintah Inggris yang berisi rincian rencana kontingensi Yellowhammer.

Dokumen itu melihat kemungkinan terburuk yang bisa terjadi jika Inggris meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober tanpa kesepakatan. Dalam dokumen itu juga diproyeksikan bahwa kesiapan publik dan bisnis untuk Brexit tanpa kesepakatan kemungkinan akan rendah. Hal itu disebabkan oleh berlanjutnya kebingungan politik dalam proses tersebut.


Dalam dokumen itu dikatakan bahwa truk harus menunggu hingga dua setengah hari untuk menyeberangi Selat Inggris. Sementara itu warga negara Inggris dapat mengalami peningkatan pemeriksaan imigrasi di pos perbatasan Uni Eropa.

"Jenis pasokan makanan segar tertentu akan berkurang," begitu bunyi dokumen tersebut.

"Ada resiko bahwa pembelian panik akan menyebabkan atau memperburuk gangguan pasokan makanan," tambahnya, seperti dimuat Reuters.

Dikatakan, arus lalu lintas di saluran Inggris dapat dikurangi sebanyak 60 persen pada hari pertama setelah Brexit tanpa kesepakatan. Hal itu bisa berlangsung seburuk-buruknya hingga tiga bulan.

Antrian lalu lintas yang terjadi dapat memengaruhi pengiriman bahan bakar, mengganggu pasokan di London dan Inggris tenggara, dan memicu kepanikan dalam pembelian yang dapat menyebabkan kekurangan di bagian lain negara itu.

Dokumen dari Operation Yellowhammer itu sebenarnya pertama kali diterbitkan di koran Sunday Times pada 18 Agustus lalu.

Sementara itu, menteri yang bertugas mengoordinasikan persiapan Brexit tanpa kesepakatan, Michael Gove, mengatakan bahwa dokumen itu sudah tua dan tidak mencerminkan tingkat kesiapan saat ini.

Pada Rabu (11/9), dia mengatakan bahwa versi revisi dari dokumen itu saat ini tengah ditunjau.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya