Berita

Brexit/Net

Dunia

Ini Kemungkinan Resiko Terburuk Bila Brexit Dilakukan Tanpa Kesepakatan

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 | 09:33 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Hengkangnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit tanpa kesepakatan bisa memicu resiko terjadinya kerusuhan di jalanan, kenaikan harga beberapa jenis makanan segar dan mempengaruhi pasokan obat-obatan.

Begitu peringatan yang tertuang dalam dokumen pemerintah Inggris yang berisi rincian rencana kontingensi Yellowhammer.

Dokumen itu melihat kemungkinan terburuk yang bisa terjadi jika Inggris meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober tanpa kesepakatan. Dalam dokumen itu juga diproyeksikan bahwa kesiapan publik dan bisnis untuk Brexit tanpa kesepakatan kemungkinan akan rendah. Hal itu disebabkan oleh berlanjutnya kebingungan politik dalam proses tersebut.


Dalam dokumen itu dikatakan bahwa truk harus menunggu hingga dua setengah hari untuk menyeberangi Selat Inggris. Sementara itu warga negara Inggris dapat mengalami peningkatan pemeriksaan imigrasi di pos perbatasan Uni Eropa.

"Jenis pasokan makanan segar tertentu akan berkurang," begitu bunyi dokumen tersebut.

"Ada resiko bahwa pembelian panik akan menyebabkan atau memperburuk gangguan pasokan makanan," tambahnya, seperti dimuat Reuters.

Dikatakan, arus lalu lintas di saluran Inggris dapat dikurangi sebanyak 60 persen pada hari pertama setelah Brexit tanpa kesepakatan. Hal itu bisa berlangsung seburuk-buruknya hingga tiga bulan.

Antrian lalu lintas yang terjadi dapat memengaruhi pengiriman bahan bakar, mengganggu pasokan di London dan Inggris tenggara, dan memicu kepanikan dalam pembelian yang dapat menyebabkan kekurangan di bagian lain negara itu.

Dokumen dari Operation Yellowhammer itu sebenarnya pertama kali diterbitkan di koran Sunday Times pada 18 Agustus lalu.

Sementara itu, menteri yang bertugas mengoordinasikan persiapan Brexit tanpa kesepakatan, Michael Gove, mengatakan bahwa dokumen itu sudah tua dan tidak mencerminkan tingkat kesiapan saat ini.

Pada Rabu (11/9), dia mengatakan bahwa versi revisi dari dokumen itu saat ini tengah ditunjau.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya