Berita

Rizal Ramli (kanan)/Net

Politik

Rizal Ramli: Tidak Becus Kelola Negara Karena Pemimpinnya KW4 Dan KW5

SELASA, 10 SEPTEMBER 2019 | 16:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli menyampaikan Indonesia saat ini dipimpin oleh pemimpin2 dengan kualitas KW4 dan KW5, lantaran tidak becus dalam mengelola negara.

Pernyataan tersebut dilontarkan Riza Ramli saat menjadi keynote speaker pada acara peluncuran buku Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah "Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia", di Ruang Abdul Muis, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

"Pertanyaan saya saat ini, kenapa sistem saat ini menghasilkan pemimpin2 KW4, KW5, ternyata saya paham mereka itu anti perbedaan pendapat, sementara orang kayak Fahri biasa berbeda pendapat, sementara bangsa kita semakin lama semakin feodal," ungkap Rizal.


Dia menerangkan para pendiri bangsa Indonesia melarang pemerintah untuk menggunakan sistem feodalisme dalam membangun negara. Pasalnya, dengan sistem tersebut akan menghancurkan sendi-sendi bangsa.

"Pendiri bangsa ini paham, tidak menggunakan sistem feodalisme karena akan membuat mundur bangsa Indonesia, yang mereka cita-citakan itu Indonesia bebas dari feodalisme, kalau melihat cita-cita itu dari sekitar 600 anggota dewan di DPR, paling hanya 35 orang," ungkapnya.terjadi

Pada praktiknya, lanjut Rizal, saat ini telah terjadi  cara-cara kotor yakni politik uang untuk dapat menarik hati rakyat. Hasilnya, pemimpin-pemimpin sekarang disebut KW4 dan KW5.

"Politik uang yang sangat luar biasa terjadi sehingga di daerah-daerah anggota dewan, bupati dan sebagainya. Jadi susah diharapkan dengan kualitas seleksi kepemimpinann yang payah itu, bisa nongol pemimpin hebat, pemimpin yang mempunyai leadership, integritas dan kealitad, sementara masalah yang kita hadapi ini semakin komplek, makin ribet, rakyatnya makin cerdas yang dipimpin oleh pemimpi2  KW4, KW5," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya