Berita

Carrie Lam/Net

Dunia

Setop Kekerasan, Jadi Syarat Carrie Lam Mau Berdialog Dengan Demonstran

SELASA, 10 SEPTEMBER 2019 | 15:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Empat belas pekan gelombang unjuk rasa terus terjadi di Hong Kong. Berbagai upaya dilakukan untuk meredam aksi agar segera berkesudahan.

Kali ini, Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam memperbarui ajakan dialog damai dengan pengunjuk rasa Hong Kong untuk menghentikan kekerasan.

"Kami bersiap untuk berdialog secara langsung dengan mereka. Tetapi saya mengajukan permohonan kepada semua warga Hong Kong untuk mengatakan “tidak” pada kekerasan demi membawa perdamaian dan ketertiban," ujar Lam dalam konferensi pers seperti yang dimuat oleh Associated Press, Selasa (10/9)


Selain mengajak pengunjuk rasa untuk berdialog, Lam juga menegaskan upaya AS dan negara-negara lain untuk mencampuri urusan dalam negeri Hong Kong atas kebebasan sipil merupakan tindakan yang tidak perlu dilakukan.

Lam menambahkan, publik setidaknya harus berhati-hati atas segala berita bohong mengenai Hong Kong di sosial media yang bertujuan untuk meningkatkan sentimen anti pemerintah.

Dalam unjuk rasa akhir pekan, para pengunjuk rasa merusak stasiun kereta bawah tanah, membakar jalanan, dan memblokir lalu lintas, memaksa polisi menembakkan gas air mata.

Setelah itu, pengunjuk rasa juga mendatangi Konsulat AS untuk meminta bantuan Presiden Donald Trump.

Besarnya unjuk rasa Hong Kong juga memicu komentar banyak pihak. Salah satunya miliarder Li Ka Shing. Dalam siaran video TV lokal, Li menggambarkan suasana Hong Kong sebagai bencana terburuk sejak Perang Dunia II.

Li juga mendesak pemerintah untuk melunakkan keadilan dengan belas kasih karena kaum muda adalah masa depan Hong Kong.

"Meskipun manusia kadang-kadang berbenturan dengan aturan hukum maupun politik. Namun kedua belah pihak harus mencoba untuk menempatkan kaki mereka pada posisi orang lain. Maka masalah besar dapat dikurangi menjadi masalah yang lebih kecil," ujar Li.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya