Presiden Jokowi dianggap sengaja mengambil kesempatan saat anggota DPR tengah sibuk mengurusi revisi UU KPK untuk mengambil kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat.
Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan, tarif dasar listrik dan harga BBM tidak akan mendapatkan implikasi yang serius dari DPR.
"Apakah memiliki implikasi serius ke DPR? Belum tentu, itu soal bagaimana DPR-nya melihat potensi perlawanan membesar. Cuma dugaan saya tidak akan banyak implikasinya pada DPR," ucap Ray saat dihubungi redaksi, Sabtu (7/9).
Dia menduga, rencana pemerintah tersebut tidak akan mendapat reaksi keras dari DPR.
"Gimana reaksi DPR? Dugaan saya DPR-nya enggak akan bereaksi, apalagi sekarang mereka lagi punya kepentingan untuk merivisi UU KPK," kata Ray.
Sehingga, dia menilai Jokowi memanfaatkan kesibukan anggota DPR dengan merencanakan untuk merombak kebijakan yang akan langsung dirasakan masyarakat. Selain UU KPK, DPR juga lagi konsen rombak UU MD3 untuk menambah pimpinan MPR.
"Sehingga Presiden punya kesempatan yang cukup untuk melaksanakan agenda-agendanya itu. Iya tentu saja (dimanfaatkan Presiden), politik itu ya peluang," jelasnya.
Namun, lanjut Ray, Presiden Jokowi harus benar-benar berfikir secara matang sebelum mengambil kebijakan yang akan berdampak langsung kepada masyarakat.
"Yang dipertanyakan peluangnya tepat atau tidak? Waktunya tepat atau tidak? Kalau semua kebijakan itu pasti melihat peluangnya," pungkasnya.
