Berita

Aksi "Rantai Manusia"/RMOL

Politik

Gertak Dukung Aksi "Rantai Manusia", Tolak Revisi UU KPK!

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2019 | 18:55 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak) mendukung ratusan pegawai KPK melakukan aksi simbolik "Rantai Manusia" menolak revisi UU KPK di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (6/9).

Pegawai KPK mengenakan baju serba hitam berbaris membawa payung bertuliskan "Tolak RUU KPK" dan "Pelanggar Etik Dilarang Masuk KPK". Sedangkan yang lainnya membawa poster bertuliskan "Save KPK" hingga "Pak Jokowi Dimana?".

Di depan pintu masuk, pegawai KPK membentangkan garis line warna hitam-merah bertuliskan "Dilarang Melewati Batas Pelanggar Etik". Mereka juga sembari bernyanyi di atas panggung.


Aksi juga dihadiri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang penyidik KPK Novel Baswedan, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Salah satu pegawai KPK Budi berorasi meminta menolak revisi UU KPK. Revisi UU KPK pun harus dilawan.

"Hanya ada satu kata kawan-kawan, lawan!" kata sang orasi. "Lawan," teriak seluruh pegawai KPK yang mengepalkan tangan ke atas.

Ketua Gertak Tohenda mengatakan, revisi UU KPK merupakan lonceng kematian bagi KPK dan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Revisi UU ini dinilai tidak diperlukan dan meminta kepada DPR untuk mengakomodir aspirasi rakyat yang menolak revisi.

Tentu revisi ini merupakan bagian yang patut diduga melumpuhkan KPK sekaligus memupus harapan rakyat Indonesia terhadap masa depan pemberantasan korupsi.

"Padahal saat ini tidak ada masalah krusial di KPK sehingga harus ada kebutuhan revisi UU KPK," demikian Tohenda.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya