Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diusulkan mendapat alokasi anggaran sebesar 0,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini sebagai bentuk kemandirian anggaran bagi BPK.
Demikian disampaikan calon anggota BPK Hendra Susanto. Usulan disampaikan saat mengikut uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK periode 2019-2024 oleh Komisi XI DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (5/9).
Usulan presentasi alokasi anggaran BPK juga diusulkan untuk dimasukkan dalam pasal tambahan pada UU 15/2006 tentang BPK RI.
"Usulannya agar BPK mendapat alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhannnya. Katakan 0,5 persen dari APBN yang ada sekarang, yakni APBN kita 2.460 triliun, sehingga 0,5 persen adalah Rp 12 triliun," kata Hendra Susanto.
Dengan demikian, lanjut dia yang juga Kepala Auditoriat I.B BPK ini, dengan usulan tersebut diharapkan BPK memiliki ruang fiskal yang cukup dan mandiri dalam melaksanakan pemeriksaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Pada sisi lain, Hendra juga menilai BPK memerlukan kemandirian Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga, BPK dapat menentukan jumlah dan kualitas SDM sesuai kebutuhan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menilai usulan Hendra Susanto saat paparan dalam proses fit and proper test, tidak berbobot.
"Kok mengusulkan alokasi dana anggaran untuk BPK mengunakan prosentase besarannya APBN , kayak sistim fee proyek saja sih yang sering jadi sumber korupsi di semua departemen," ujar Arief, Jumat (6/9).
"Ini makin menunjukan kalau Hendra Susanto tidak kapabel untuk menjadi anggota BPK, makanya dia gagal pada periode lalu saat mencalonkan diri sebagai calon anggota BPK," tambahnya.
Hendra terlihat tidak menguasai dasar-dasar menyusun sebuah anggaran sebuah lembaga/kementerian dan lainnya. Sebab anggaran itu dihitung dan ditetapkan besarannya sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya dan hasil yang akan didapat dari anggaran yang dikeluarkan nantinya.
"Bukan buat anggaran itu mirip sistem besaran fee atau borongan model yang diusulkan Hendra Susanto. Nanti enggak jelas ngukur kinerja BPK dalam mengawasi keuangan negara," sebut Arief.
Jelas Arief, sepertinya ini akan jadi catatan bagi Fraksi Gerindra di Komisi XI dan fraksi lainya untuk tidak meloloskan calon anggota BPK yang punya usulan tidak berbobot, serta visi misi yang kurang maju untuk memimpin BPK.
"Karena BPK merupakan lembaga yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan memiliki tujuan agar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat nantinya," tutupnya.
