Berita

Jokowi dinilai bakal pertahankan 3 Menteri yang jadi pewarna pemerintahannya/Net

Politik

Ini 3 Menteri Yang Didesain Untuk Warnai Pemerintahan Lewat Kontroversi

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2019 | 12:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Beberapa pembantu Presiden Joko Widodo di kabinet yang selalu mengeluarkan kebijakan kontroversial dinilai memang didesain untuk mewarnai jalannya pemerintahan. Ada kemungkinan, mereka ini bakal dipertahankan di Kabinet Kerja jilid II mendatang.

Peneliti Founding Fathers House, Dian Permata mengatakan, menteri yang selalu mengeluarkan kebijakan kontroversial ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

"Ketiga menteri ini banyak mengundang kontroversi. Entah secara kinerja, kebijakan, ataupun gaya," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/9).


Dian menduga, ketiga menteri kontroversial tersebut memang "dipelihara" oleh Presiden Jokowi untuk mewarnai pemerintahannya.

"Jangan-jangan kontroversi ini menjadikan mereka wajah pembeda di kabinet Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi juga nggak senang ada menteri yang gayanya biasa saja. Ibaratnya, Pak Jokowi juga perlu suasana dinamis untuk mewarnai kabinetnya. Tiga orang ini bisa jadi pembeda," jelasnya.

Bahkan, berdasarkan risetnya, Dian menyebut ketiga menteri tersebut merupakan public opinion maker yang selalu menyedot perhatian masyarakat Indonesia melalui kebijakan yang dikeluarkan.

"Cukup mewarnai. Perhatian publik tersedot sensasinya Rini, Luhut, dan Sri Mulyani. Tiga menteri ini cukup punya warna di kabinet sekarang," katanya.

Dian pun memprediksi ketiga menteri tersebut akan dipertahankan di Kabinet II Presiden Jokowi. Agar tetap menjadi pewarna di pemerintahan Jokowi periode kedua nanti.

"Sepertinya iya, bakal digunakan. Tiga orang ini cukup bisa mewarnai kinerja kabinet Pak Jokowi yang kemarin," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya