Berita

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (tengah)/Net

Pertahanan

Dengan Berkantor Di Papua, Panglima TNI Bantah Tudingan Lakukan Upaya Militeristik

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2019 | 11:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pulihnya kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat membuktikan bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sukses melakukan konsolidasi kemanan baik dalam konteks sinergi antaran TNI dan Polri ataupun kekuatan civil society yang ada di Papua dan Jakarta.

Keputusan Panglima TNI bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk berkantor di Papua tentunya diambil dengan perhitungan matang dan terukur, bahkan Panglima memberi kesan kehadiran militer di Papua bukan semata-mata melakukan upaya militeristik seperti yang dituduhkan berberapa pihak.

"Panglima sukses melakukan pendekatan dialogis, dia dan Kapolri membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua dan itu dibuktikan dengan mengundang para tokoh masyarakat Papua dimulai dihari pertama mereka berkantor di sana," ujar analis kebijakan publik dari Universitas Bung Karno, Cecep Handoko, Jumat (6/9).


Cecep berpandangan sudah sepantasnya publik mengapresiasi langkah Panglima TNI, dirinya tidak sependapat dengan beberapa pihak yang menganggap Panglima lemah dalam penangan kerusuhan Papua.

"Saya berpendapat kepemimpinan Panglima saat ini memang berbeda terkesan kalem tapi pasti, menilai kinerja Panglima harus dilihat secara menyeluruh bukan hanya sebatas soal Papua hari ini saja," jelasnya.

Peristiwa Papua hari ini menujukan adanya kelemahan intelejen melakukan deteksi dini seperti BIN misalnya mereka punya ruang kewanangan bagaimana.

"Baca saja UU Intelejen di situ nanti masyarakat mengerti kewenangan dan batasan lembaga dan aparatur intelejen. Publik akan mengerti lembaga yang mana yang kewenangannya lebih luas. Saya menduga pihak-pihak yang sinis terhadap kinerja Panglima punya misi politis," tegasnya.

Namun, lebih dari itu Cecep mengatakan, yang diperlukan Indonesia hari ini adalah konsolidasi sosial dan politik, hal itu akan terwujud jika semua pihak bisa saling memahami dan bersinergi.

"Tantangan kita hari ini adalah soal persatuan dan kesatuan itu akan rusak oleh intrik politik, semunya meski peka jangan sampai ada konflik di dalam konflik. Kasian bangsa ini," tandasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya