Pimpinan KPK: Pemerintah Dan DPR Bohongi Rakyat Indonesia

Rencana revisi UU KPK tak ubahnya seperti konspirasi busuk dalam rangka melemahkan lembaga antirasuah. Pasalnya, pemerintah bersama DPR kerap mengggembar-gemborkan semangat antikorupsi tapi tidak berbanding lurus dengan kenyataan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menanggapi rencana revisi UU KPK, Kamis (/9).

"Pemerintah dan parlemen telah membohongi rakyat Indonesia. Karena dalam program mereka selalu menyuarakan penguatan KPK tapi pada kenyataannya mereka berkonspirasi melemahkan KPK secara diam-diam," tegas Laode.
 

 
Ditegaskan, KPK belum membutuhkan revisi UU. Artinya terkait agenda pemberantasan korupsi masih bisa menjalankan UU yang sudah sebelumnya yakni UU 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
"Kami sudah sampaikan bahwa Indonesia belum membutuhkan perubahan UU KPK," ucap Laode.

Dia mengendus itikad yang kurang baik atas digulirkannya rencana revisi UU KPK yang baru saja disetujui oleh hampir seluruh fraksi di DPR. Sebab, tidak ada koordinasi dengan pihak KPK sebelum menggulirkan rencana revisi UU KPK tersebut.

"Pembahasan revisi UU KPK yang secara diam-diam menunjukkan DPR dan pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat yang diwakilinya," pungkasnya.

Sekadar informasi, sedikitnya ada empat hal yang akan direvisi. Pertama, terkait dengan penyadapan, mesti izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas. Kedua, Dewan Pengawas dibentuk oleh DPR dan Presiden. Ketiga, kewenangan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) diatur oleh Dewan Pengawas. Selanjutnya, tentang perubahan status pegawai KPK.