Berita

Deklarasi Damai Papua/Puspen TNI

Politik

Panglima TNI Ikut Tandatangani Deklarasi Papua Damai, Ini Poin-poinnya

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2019 | 10:54 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengikuti deklarasi penandatanganan Papua damai di Kota Jayapura, Kamis (6/9). Acara penandatanganan tersebut juga dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Papua Lukas Enembe dan 34 komponen masyarakat bersama Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) serta Ketua DPR Papua.

Dalam sambutannya, Panglima TNI mengatakan bahwa deklarasi atau kesepakatan bersama sebagai anak bangsa dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat, Indonesia adalah satu keluarga, sebangsa dan setanah air.

"Sebuah negara besar yang di dalamnya berbagai macam suku bangsa, budaya dan bahasa serta diikat menjadi satu kekuatan yaitu Bhinneka Tunggal Ika," katanya.


Selanjutnya, Panglima TNI menyampaikan Bhinneka Tunggal Ika adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan perbedaan satu sama lain untuk saling melengkapi menjadi satu kekuatan sehingga negeri yang tercinta Indonesia adalah sebuah karunia yang harus dijaga.

"Mari perkuat semangat kebersamaan persatuan dan kesatuan dalam merajut Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu kekuatan dan tidak hanya sebagai semboyan tetapi harus dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun Indonesia," tegas Marsekal Hadi.

Adapun isi Deklarasi Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Menjaga Papua Tanah Damai yaitu: "Kami warga NKRI dengan beragam suku, bahasa, agama dan sepakat menyatakan; pertama, menjaga kesatuan dan persatuan di Tanah Papua; kedua, hidup berdampingan rukun, damai dengan penuh kasih sayang; ketiga, sepakat dengan tidak terpengaruh isu-isu yang tidak benar; dan keempat, sepakat menolak kelompok radikal dan separatis di Tanah Papua.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya