Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang seolah membuat gebrakan dengan menjanjikan penurunan tarif pajak justru dinilai terlambat.
Pemberitaan media yang meramaikan pernyataan Sri Mulyani tentang rencana memangkas pajak penghasilan (PPh) korporasi dari 25 persen menjadi 20 persen, merevisi pajak pertambahan nilai (PPN), mengubah PPH pribadi dari rezim world wide menjadi teritorial domestik, serta menghapuskan pajak dividen patut dipertanyakan.
Pasalnya, kata politisi Golkar Mukhamad Misbakhun, wacana yang didengungkan Sri Mulyani merupakan ide besar Presiden Joko Widodo tentang reformasi perpajakan. Seharusnya, ide-ide tersebut dilaksanakan pada periode pertama kemarin.
“Pertanyaan saya, kenapa program-program tersebut baru mau dilaksanakan pada periode kedua kepemimpinan Pak Jokowi? Kenapa itu semua baru dibicarakan serius dan sungguh-sungguh oleh Bu Sri Mulyani pada akhir masa jabatan Kabinet Kerja saat ini?†ujar anggota Komisi XI DPR itu di Jakarta, Rabu (4/9).
Dengan kata lain, kata mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu, Sri Mulyani tidak bisa memahami pemikiran dan ide Presiden Jokowi dalam mereformasi perpajakan.
Apalagi kini, menteri keuangan bertitel terbaik dunia itu justru mengajukan usulan RUU Bea Materai ke DPR, bukan RUU untuk mereformasi perpajakan.
“Pak Jokowi sudah sejak periode pertama menurunkan tarif pajak, tetapi ada menjadi kegagalan menteri keuangan memahami keinginan presiden untuk menurunkan tarif pajak,†kata Misbakhun.
Lebih lanjut, dia menduga gembar-gembor Sri Mulyani itu dilakukan agar Jokowi kembali tertarik merekrut di periode kedua.
Misbakhun pun mengingatkan Jokowi agar hati-hati dengan manuver pembantunya itu.
“Bapak Presiden harus hati-hati, karena selama ini yang menjadi ide-idenya tidak dilaksanakan dengan baik oleh menteri keuangan,†pungkas Misbakhun.
