Sudah menjadi rahasia umum jika selama ini para pejabat teras pemerintah maupun BUMN berlimpah dengan fasilitas yang sumbernya dari uang rakyat.
Namun hal itu tak sejalan dengan kinerja pemerintahan yang dinilai belum memuaskan.
"Fasilitas kendaraan pejabat yang mewah di tengah daya dukung anggaran yang rendah dan buruknya sektor pelayanan publik, menunjukkan ketidakpekaan sosial juga karakter pragmatis serta liberal dari pemerintah yang berkuasa," kata pengamat politik Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/9).
Pada dasarnya, menurut Ade, pergantian fasilitas dinas seperti kendaraan para pejabat negara lumrah jika dilihat pertimbangan usia pakai, efisiensi, dan efektifitas fungsinya.
"Namun perlu diperhatikan pula daya dukung anggaran, kepatutan dan pertimbangan keadilan sosial antara fasilitas yang berhak dinikmati pejabat dengan pelayanan yang berhak dinikmati masyarakat," tegas Ade.
Hal yang ia contohkan adalah keputusan pemerintah yang menaikan biaya listrik dan layanan BPJS. Hal ini dinilai bentuk ketidakadilan dan menciderai amanat rakyat.
"Kesempatan awal di periode kedua ini seharusnya menjadi momentum bagi Jokowi menuntaskan janji Nawacita yang banyak belum terealisasi, bukan malah menambah beban rakyat," tandasnya.
Untuk diketahui iuran BPJS Kesehatan dan tarif listrik akan dinaikan pada awal tahun mendatang. Namun disisi lain pembantu Jokowi di Kabinet Kerja jilid II malah mendapatkan fasilitas mewah berupa mobil dinas baru Toyota Crown 2.5 HV G-Executive.
