Berita

Joko Widodo-Saleh Husin/Net

Nusantara

Pemerintah Apresiasi Dunia Usaha Yang Dukung Program TORA

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2019 | 17:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Seluas 50 ribu hektare lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas dan seluruh mitra pemasok diserahkan kepada pemerintah pada acara Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hutan untuk rakyat.

Acara itu diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Taman Digulis Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/9).

Dalam acara yang turut dihadiri Presiden Joko Widodo itu, dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk Redistribusi Tanah/TORA Hutan dan penyerahan SK Hutan Adat.


APP Sinar Mas dan seluruh mitra pemasoknya akan melepaskan sebagian lahan konsesi perusahaan secara bertahap sesuai koridor regulasi untuk redistribusi dan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Hal ini sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap realisasi target penyediaan TORA dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektare.

"Tanah Objek Reforma Agraria adalah program bersama dengan Perhutanan Sosial dan Hutan Adat. Program-program ini sangat penting untuk pemerintah, sebagai jaminan masyarakat mempunyai ruang dan akses untuk kehidupan yang lebih baik," kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

"Dengan bersinergi antara pemerintah, masyarakat, LSM, dan dunia usaha, diharapkan kita bisa mendapat hasil yang semakin baik," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonominan Darmin Nasution menekankan bahwa reforma agraria akan membantu pemerintah menciptakan struktur kepemilikan lahan yang lebih adil di Indonesia.

"Melalui Perpres 86/2018 dan PP 88/2017, pemerintah menata ketimpangan struktur pemilikan tanah dan penguasaan tanah sehingga menjadi lebih berkeadilan. Hingga saat ini, kurang lebih 2,6jt hektare atau 63 persen dari kawasan hutan seluas dari target yang pernah kita gariskan untuk TORA telah diselesaikan. Tanah yang dialokasikan untuk TORA ini nantinya akan dijadikan pemukiman transmigrasi, pencetakan sawah baru, lahan garapan, dan lain-lain," ujarnya.

Managing Director Sinar Mas Saleh Husin yang menghadiri acara sebagai perwakilan APP Sinar Mas menjelaskan bahwa pihaknya mengapresiasi dan mendukung upaya pemerintah merealisasikan program TORA, terutama sebagai salah satu solusi pemerataan ekonomi rakyat sekaligus penyelesaian konflik lahan di Indonesia.

"Kami bangga menjadi salah satu perusahaan pertama yang bekerja sama dengan pemerintah dalam merealisasikan program TORA. Sebagai bentuk dukungan, keterbukaan, dan kesiapan untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lain, kami telah menyerahkan data tentang desa-desa yang menjadi bagian dari inisiatif program TORA," terang Saleh.

Menjalani strategi bisnis yang berkelanjutan sudah menjadi inti dari aktivitas APP Sinar Mas dan seluruh mitra pemasoknya, sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Konservasi Hutan (FCP) yang merupakan bagian penting dari Sustainability Roadmap Vision 2020 milik perusahaan.

APP Sinar Mas dan seluruh mitra pemasoknya percaya melalui bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, perusahaan dapat membawa manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

"Selain melindungi kelestarian hutan, kami secara khusus ingin menjadi yang terdepan dan secara aktif meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar area konsesi perusahaan serta seluruh mitra pemasoknya," demikian Saleh yang menjabat Menteri Perindustrian 2014-2016.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya