Pemerintah saat ini dinilai tidak mampu menghadapi problem yang terjadi di Papua dan Papua Barat.
Hal itu tampak dari pernyataan Menko Polhukam Wiranto dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang bersebrangan dalam menangani permasalahan di tanah Papua.
"Produk kebijakan politik rezim Jokowi benar-benar terlihat gagap akut menghadapi problem Papua. Ada jejak Indonesia tidak berdaulat sepenuhnya atas setiap jengkal wilayah NKRI wabil khusus Papua," kata pengamat intelijen Harits Abu Ulya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/9).
Menurutnya, ketegasan dan supremasi hukum terhadap perusuh di Papua hanya sayup-sayup terdengar. Ketegasan di lapangan oleh aparat TNI untuk mewujudkan kedaulatan dengan memastikan pertahanan dan keamanan di wilayah Papua juga gagap karena dibayang-bayangi isu HAM.
"Di forum internasional dengan doktrin politik luar negeri "bebas dan aktif" juga terlihat Indonesia tampil tapi tidak tampak sebagai negara yang berdaulat dan justru tampak kedodoran untuk mengcounter semua propaganda yang mendiskriditkan Indonesia soal Papua," jelas Harits.
Papua dan Papua Barat adalah wilayah yang sangat strategis dari berbagai aspek, membuat banyak negara besar punya kepentingan. Amerika Serikat sejak lama telah menjadi "mitra" penting soal Papua, dan kemitraan ini tidak gratis alias ada banyak kompensasi.
"Demikian juga bagi negara rival Amerika seperti Eropa dan khususnya adalah China (RRT), Papua juga "berlian" penting bagi mereka," tutup Harits.
Lingkaran istana tampaknya tidak kompak soal mekanisme terbaik dalam menyelesaikan kerusuhan di tanah Papua. Moeldoko berharap bantuan Amerika, sementara Wiranto menyebut bantuan asing tidak diperlukan.
Belakangan, Moeldoko mengklarifikasi pernyataannya. Dia menegaskan, saat bertemu dengan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David R Stilwell, sama sekali tidak ada permintaan dukungan kepada Amerika soal Papua.
"Saat itu, yang saya sampaikan adalah kita ingin sama-sama menjaga situasi yang baik, situasi yang stabil, karena semua negara memiliki kepentingan yang sama," ujar mantan Panglima TNI ini.
