Berita

PBB diminta Korea Utara untuk kurangi staf mereka di sejumlah organisasi/Net

Dunia

Dianggap Gagal, PBB Diminta Korea Utara Kurangi Jumlah Stafnya

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2019 | 13:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Korea Utara ingin memangkas beberapa staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena telah gagal lakukan program sesuai rencana di negara itu. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Komite Koordinasi Nasional Korea Utara untuk PBB, Kim Chang Min dalam suratnya kepada PBB pada 21 Agustus lalu.

"Program-program yang diusung PBB gagal memberikan hasil yang diinginkan, karena adanya politisasi bantuan PBB oleh musuh," ujar Kim seperti yang dilansir oleh Al Jazeera, Kamis (5/9).

Adapun secara detail, Korea Utara ingin mengurangi jumlah staf Program Pembangunan PBB dari enam menjadi satu atau dua orang. Untuk staf Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dari 6 jadi 4. Sedangan untuk staf Organisasi Pendanaan Anak PBB (UNICEF) dari 13 jadi 1 atau 2 orang.


Menurut Kim, jumlah staf internasional harus dikurangi sesuai dengan jumlah bantuan yang diberikan, sehingga tidak diperlukan petugas koordinasi bantuan kemanusiaan. Meski demikian, Kim mengatakan staf PBB dapat berkunjung sesuai dengan kebutuhan.

PBB sendiri belum menanggapi surat yang diberikan Kim. Namun menurut seorang pejabat PBB yang tidak ingin disebutkan namanya, hal tersebut cukup mengejutkan mengingat saat ini PBB tengah berusaha memobilisasi dukungan untuk meningkatkan bantuan bagi Korea Utara.

Sebelumnya, PBB memperkirakan 41 persen atau 10,3 juta warga Korea Utara kekurangan gizi. Hal ini didukung pernyataan pemerintah Korea Utara pada Februari lalu yang menyebut sedang kekurangan pangan akibat kekeringan, banjir, dan sanksi internasional.  

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya