Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Pemerintahan Baru Jokowi: Pejabat Dapat Mobil Mewah, Rakyat Diberi "Kado" Kenaikan BPJS Dan Listrik

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2019 | 11:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemerintahan Presiden Joko Widodo benar-benar mencekik rakyat. Di tengah perekonomian yang lesuh, Jokowi berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan dan tarif listrik.

Pada sisi lain, pembantu Jokowi di Kabinet Kerja jilid II nanti akan mendapatkan fasilitas mewah berupa mobil dinas baru Toyota Crown 2.5 HV G-Executive.

"Benar-benar tidak pro rakyat, ini namnya 'nawasengsara' bukan nawacita," kata pengamat politik anggaran, Uchok Sky Khadafi kepada redaksi, Kamis (5/9).


"Pejabat dapat hadiah manis, sementara rakyat dikasih pil pahit berupa kenaikan BPJS, listrik dan tol," lanjut dia.

Menurut Uchok, kalau pejabat tetap ingin mendapatkan fasilitas mewah, sumber dan pendapatan keuangan negara yang ditambah, bukan memeras rakyat.

"Ini bukti pemerintah gagal, utang terus naik dan menumpuk, gaji pegawai naik, fasilitas pejabat bertambah, sementara sumber keuangan tidak ada. Makanya rakyat yang diperas," sesalnya.

Dengan kondisi keuangan seperti ini, Uchok menyarankan pemerintah harusnya menahan nafsu untuk menambah fasilitas, dan segera lakukan penghematan.

"Jokowi jangan hanya senyum pada rakyat, tapi di belakang masyarakat diberi pil pahit," tutupnya.

Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat, dan mencabut subsidi listrik 24,4 juta pelanggan 900 VA pada tahun depan.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya