Tidak ada keharusan bagi presiden untuk tetap mempertahankan kementerian koordinator. Tapi secara peran, keberadaaan kementerian koordinator sangat dibutuhkan dalam mengkoodinir kementerian-kementerian teknis.
Begitu kata mantan Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Ade Irfan Pulungan saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (4/9).
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, yang terpenting adalah kemampuan secara leadership dari menko yang menjabat. Hal tersebut sekaligus menjadi tolak ukur kementerian koordinator masih bisa dipertahankan Presiden Jokowi atau tidak.
“Menko itu kan fasilitator dari kementerian teknis yang ada, bagaimana dia bisa mengkoordinasikan program-program tanggung jawab tugas yang diembankan kepada kementerian teknis," ungkapnya.
Tolak ukur tersebut juga bercermin pada bagaimana seorang menko mampu mengkoordinir kementerian teknis di bawahnya dengan baik. Sayangnya, kata dia, masih ada menteri koordinator yang masih belum bekerja maksimal.
"Yang selama inikan terlihat antar kementerian kan ada kebijakan yang masih belum seirama, beberapa kementerian mungkin itu belum terkoordinasi dengan baik, itulah peran dari menko ini," sambung dia.
Oleh karenanya, Irfan berharap, menko pada pemerintahan Jokowi jilid II mampu bekerja secara terukur dan terarah agar peran dan keberadaannya lebih efektif.
"(Saat ini) belum maksimal saja (peran menko), maka harus lebih ditingkatkan, mungkin belum dimaksimalkan lebih baiklah," ujarnya.
Irfan juga merinci menko yang diharapkan kinerjanya lebih baik adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Dia ingin putri Ketua Umum PDI Perjuangan itu dapat secara maksimal mendukung pencapaian target dari program Presiden Jokowi.
"Program ke depan Pak Jokowi tentang pembangunan infrastruktur dan meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, nah seharusnya kementerian yang ini pegang oleh ibu Puan harusya lebih maksimal lagi," ujarnya.
Kedua adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, mengingat kerusuhan yang terjadi di Papua rentan akan perpecahan.
"Terlepas juga dengan Menkopolhukam, sekarang ini juga banyak konflik masyarakat karena keamanan negara situasi kedaulatan negara juga sangat penting, harus tetap dilakukan dan wajib sifatnya," tegas dia.
