Berita

Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN, Rini Soemarno/Net

Politik

Rini Soemarno Selalu "Hilang" Saat BUMN Dirundung Masalah

RABU, 04 SEPTEMBER 2019 | 20:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perombakan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap berseberangan dengan perintah Presiden Joko Widodo harus diperjelas oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Menurut pengamat politik Hendri Satrio, Rini harus muncul kepermukaan untuk menjelaskan alasa-alasan perombakan direksi yang menuai pro dan kontra.

“Ibu Rini wajib bicara untuk menjelaskan kepada publik tentang kinerja BUMN. Saya percaya Bu Rini kerjanya bagus karena (tidak) diganti-ganti sama Presiden, jadi jelasin saja,” ungkap Hendri usai acara talkshow Lembaga Survey Kedai Kopi, Mengupas Polemik Kemunculan GBHN, Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).


Ia yakin Menteri Rini memiliki beragam alasan untuk merombak direksi. Sebaliknya, tudingan pembangkangan Rini kepada Presiden Jokowi juga perlu pembuktian.

“Makanya seyogianya disampaikan alasan kenapa ada pergantian, karena ini sudah jadi polemik berkepanjangan. Jangan sampai mengganggu nama baik BUMN-BUMN yang lain,” ucapnya.

Terlebih, Rini juga seakan hilang saat BUMN kerap menjadi sorotan. Seperti halnya soal laporan keuangan Garuda yang bermasalah. Kemudian black out PLN di Jabodetabek, Jabar, dan Jateng beberapa waktu lalu.

"Dia enggak bicara juga tentang Bank Mandiri, PT POS yang kekurangan dana, dia enggak bicara juga,” papar Hensat.

Oleh karenanya, ia berharap Presiden Jokowi melakukan evaluasi kinerja kabinetnya sebelum melantik anggota kabinet kerja jilid II, periode mendatang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya