Jokowi Tidak Berdaya Di Hadapan Rini, Siapa Orang Besar Di Belakangnya?

Menteri BUMN Rini Soemarno merombak sejumlah direksi BUMN salah satunya direksi BRI. Presiden Jokowi sebelumnya sudah melarang menteri merombak jajaran strategis di bawahnya hingga pelantikan Presiden dan Wapres terpilih pada 20 Oktober mendatang.

Politikus PKS Nasir Djamil mencium adanya orang besar di belakang Rini sehingga berani membangkan terhadap Presiden. Jokowi juga kelihatan kewalahan dengan kebijakan-kebijakan Rini.

"Pak Moeldoko bilang nggak boleh ada menteri mengeluarkan kebijakan strategis tapi kemudian Rini melakukan sejumlah hal yang sebagian orang itu sangat strategis, oleh karena itu saya jadi bertanya-tanya siapa di belakang Rini?" kata Nasir di acara talkshow 'Mengupas Polemik Wacana Kemunculan GBHN' di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, Selasa (4/9).

"Kenapa dia (Rini) begitu kuat begitu hebat, sehingga kemudian Presiden Jokowi pun tidak berani memecat dia. Apa boleh hal-hal seperti ini," ujar politisi PKS ini menambahkan.

Selain itu, kata Nasir, dia sempat heran mengapa Presiden tidak mengikuti rekomendasi Pansus Pelindo DPR untuk melakukan pemecatan terhadap Rini. Pasalnya, selama menjabat sebagai Menteri BUMN, banyak masalah di tubuh BUMN itu sendiri.

"Iya saya bingung juga, Ibu Rini ini sangat kebal ya, sangat sakti saya lihat, rekomendasi Pansus Pelindo di DPR ini sudah merekomendasikan bahwa Rini ini dipecat, tapi sampai sekarang Rini masih bertahan," ungkapnya.

"Bagaimana kemudian seorang Presiden tidak berdaya dengan rekomendasi Pansus Pelindo DPR padahal sebagian besar yang mengisi Pansus Pelindo adalah teman-teman PDI Perjuangan," imbuh Natsir menekankan.

Namun, dia tidak mau menduga-duga siapa orang besar di balik Rini sehingga digoyang dari berbagai sisi tidak juga tumbang di pemerintahan Jokowi.

"Waduh saya nggak tahu, mungkin orang besar yang ada di belakang Rini sehingga kemudian dia santai saja dengan rekomendasi Pansus Pelindo santai saja dengan cucapan Pak Moeldoko bahwa tidak boleh ada kebijakan-kebijakan strategis menjelang berakhirnya kepemerintahan Jokowi 2019-2024," demikian Nasir.