Hadi Tjahjanto dan Gatot Nurmantyo/Net
Sejak Panglima TNI dijabat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, ada dua peristiwa besar yang terjadi di tanah Papua yang menunjukkan kelemahan intelijen dan penanggulangan di aparat militer.
Pertama adalah aksi pembunuhan 31 pekerja di Kabupaten Nduga, dan kedua kerusuhan rasial yang bermula dari Manokrawi dan berakhir di Jayapura.
Penulis dan penggiat media sosial Denny Siregar mengatakan, seharusnya jika intelijen militer bekerja, kerusuhan di Papua dengan menunggang isu rasisme, tidak perlu terjadi.
Menurut Denny, Hadi harusnya belajar dari mantan Panglima TNI sebelumnya, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Pada masanya, Gatot menggerakkan operasi senyap yang membebaskan 1300 sandera di Tembagapura. Operasi ini berhasil dengan sukses dan membuat gerakan kelompok bersenjata di sana teredam. Pada saat itu, TNI terlihat sangat kompak dan kuat.
Dipilihnya Gatot waktu itu oleh Presiden Jokowi supaya TNI fokus mengawal pembangunan infrastruktur di Papua. Nah, ketika Panglima TNI dijabat oleh Hadi, ada kekosongan di sana, karena memang dia diminta Jokowi fokus mengawal maritim.
"Gagapnya Panglima saat menghadapi situasi terlihat saat ia harus mengganti Pangdam Cendrawasih dan Kasuari dalam waktu singkat," ujar Denny.
Sebelumnya Hadi merotasi Pangdam di Papua, dengan menunjuk Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau Pangdam XVIII Kasuari, menjadi Pangdam XVII Cendrawasih. Sedangkan Mayjen TNI Santos Matondang jadi Pangdam Kasuari di Papua Barat.
Belum sebulan, Papua Barat rusuh, Mayjen TNI Santos Matondang yang baru menjabat sudah diganti. Mayjen TNI Joppye yang kemarin jadi Pangdam Cendrawasih, harus balik ke Papua Barat menjadi Pangdam Kasuari.
"Dari rotasi mendadak ini terlihat ada ketidaksiapan Panglima saat menghadapi situasi Papua sehingga langkah yang dibuat pun bersifat mendadak, bukan langkah strategis jangka panjang," sebut Denny.
Hadi memang terlihat kurang pengalaman dalam menuntaskan masalah di darat. Situasi di darat membutuhkan penanganan khusus dari mereka yang paham peta lapangan sehingga kasus separatisme seperti di Papua tidak membesar dan berlanjut.
"Mungkin sudah saatnya Pak Jokowi memikirkan untuk mengganti Panglima TNI-nya, dengan mendapatkan orang yang kompeten di bidangnya," demikian Denny.
