Berita

Ilustrasi/Net

Politik

WP KPK Tolak Capim Hasil Pansel Karena Kepentingan Paham Radikal Di Pilkada 2020

SELASA, 03 SEPTEMBER 2019 | 16:59 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Gelaran Pilkada serentah tahun 2020 di 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten disinyalir manjadi alasan kuat Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak capim hasil Pansel KPK.  

Demikian ditegaskan Pengacara Senior Petrus Selestinus kepada media, Selasa (3/9).

Menurut Petrus, untuk mempertahankan kekuasaan kelompok Wadah Pegawai KPK, Pansel yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo kemudian diserang dengan isu-isu tentang Pansel yang jauh dari legitimate.

Padahal langkah tersebut sama saja dengan tidak percaya kepada penunjuk Pansel yaitu Presiden Joko Widodo.

"Tekanan medegradasi Pansel dimainkan bahwa para Capim hasil seleksi Pansel tidak sah dan memenuhi kriteria sebagai pimpinan KPK maka batal pula hasilnya. Jika dua hal ini berjalan, maka mereka (Wadah Pegawai KPK) mempunyai peluang mempertahankan kekuasaan dan sistem yang berlaku di KPK yang selama ini tidak dapat disentuh oleh publik,” tegas Petrus.

Padahal, Pansel yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo dimaksud untuk menampung para Capim yang dianggap paling memenuhi syarat dalam memimpin KPK nantinya.

Setelah Presiden menerima kesepuluh capim usulan pansel, mereka akan segera dikirim ke DPR untuk Fit and Proper test. Dalam konteks ini, usulan itu tidak berhenti di Presiden Joko Widodo tetapi DPR yang akan memutuskan.

“Protes pegawai KPK itu tidak hanya sekedar protes. Sebagian ada yang menunggangi dan memiliki agenda tersembunyi dan diduga kuat terkait Pilkada 2020. Sudah menjadi rahasia umum, para pegawai KPK dan pimpinannya ada yang diduga terpapar dan berafiliasi pada kelompok tertentu atau juga ideologi tertentu," ujar Petrus.

Petrus menilai, jika Wadah Pegawai KPK berhasil mempertahankan kewenangannya, maka Pilkada tahun 2020 sudah dapat diduga akan ada banyak OTT yang dilakukan terhadap lawan-lawan politik yang ideologinya bertentangan.

"Jika pegawai lembaga antirasuah itu terpapar radikalisme dan ikut bermain dalam Pilkada, jangan heran, jika separuh dari Provinsi, Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Piklada akan dikuasai oleh kelompok radikal," demikian Petrus.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya