Berita

Ilustrasi/Net

Politik

WP KPK Tolak Capim Hasil Pansel Karena Kepentingan Paham Radikal Di Pilkada 2020

SELASA, 03 SEPTEMBER 2019 | 16:59 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Gelaran Pilkada serentah tahun 2020 di 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten disinyalir manjadi alasan kuat Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak capim hasil Pansel KPK.  

Demikian ditegaskan Pengacara Senior Petrus Selestinus kepada media, Selasa (3/9).

Menurut Petrus, untuk mempertahankan kekuasaan kelompok Wadah Pegawai KPK, Pansel yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo kemudian diserang dengan isu-isu tentang Pansel yang jauh dari legitimate.


Padahal langkah tersebut sama saja dengan tidak percaya kepada penunjuk Pansel yaitu Presiden Joko Widodo.

"Tekanan medegradasi Pansel dimainkan bahwa para Capim hasil seleksi Pansel tidak sah dan memenuhi kriteria sebagai pimpinan KPK maka batal pula hasilnya. Jika dua hal ini berjalan, maka mereka (Wadah Pegawai KPK) mempunyai peluang mempertahankan kekuasaan dan sistem yang berlaku di KPK yang selama ini tidak dapat disentuh oleh publik,” tegas Petrus.

Padahal, Pansel yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo dimaksud untuk menampung para Capim yang dianggap paling memenuhi syarat dalam memimpin KPK nantinya.

Setelah Presiden menerima kesepuluh capim usulan pansel, mereka akan segera dikirim ke DPR untuk Fit and Proper test. Dalam konteks ini, usulan itu tidak berhenti di Presiden Joko Widodo tetapi DPR yang akan memutuskan.

“Protes pegawai KPK itu tidak hanya sekedar protes. Sebagian ada yang menunggangi dan memiliki agenda tersembunyi dan diduga kuat terkait Pilkada 2020. Sudah menjadi rahasia umum, para pegawai KPK dan pimpinannya ada yang diduga terpapar dan berafiliasi pada kelompok tertentu atau juga ideologi tertentu," ujar Petrus.

Petrus menilai, jika Wadah Pegawai KPK berhasil mempertahankan kewenangannya, maka Pilkada tahun 2020 sudah dapat diduga akan ada banyak OTT yang dilakukan terhadap lawan-lawan politik yang ideologinya bertentangan.

"Jika pegawai lembaga antirasuah itu terpapar radikalisme dan ikut bermain dalam Pilkada, jangan heran, jika separuh dari Provinsi, Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Piklada akan dikuasai oleh kelompok radikal," demikian Petrus.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya