Berita

Moeldoko/Net

Politik

Pengamat: Soal Papua, Moeldoko Ingatkan AS Soal Perjanjian Kedaulatan Negara

SELASA, 03 SEPTEMBER 2019 | 16:05 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Klaim Kepala Staf Kepresiden Moeldoko yang menyebut Amerika Serikat (AS) mendukung Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara di Papua dinilai bukan sesuatu yang menghebohkan.

Pengamat Politik Luar Negeri Teuku Rezasyah menilai, apa yang disampaikan Moeldoko lantaran Pemerintah Indonesia dan AS telah menandatangani sebuah dokumen perjanjian "Strategic Partnership" pada 2009 silam.

Dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/9) Rezasyah menjelaskan, dalam dokumen itu, salah satu butirnya adalah keharusan kedua negara untuk saling menghargai kedaulatan pemerintah dan keutuhan wilayah.


Menurutnya, apa yang disampaikan Moeldoko mengingatkan pemerintah AS untuk konsisten dengan dokumen yang telah disepakati bersama.

"Secara tidak langsung, Bapak Moeldoko mengingatkan pemerintah AS, untuk tidak memperkenankan Warga Negara AS ikut campur dalam masalah di Papua, kini dan mendatang," kata Reza.

Kemarin, Senin (2/9), Moeldoko mengatakan Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS) dalam mempertahankan kedaulatan negara dan meredam gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Hal itu disampaikan Moeldoko usai menerima Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik David R. Stilwell.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya