Perombakan direksi empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah dilaksanakan, yang diakhiri dengan perombakan total jajaran direksi Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BBRI) pada Senin (2/9).
Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelummya sudah menekankan bahwa tidak boleh ada kebijakan dan merombak jabatan strategis hingga Oktober 2019.
Memandang hal ini, Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai Menteri BUMN Rini Soemarno kemungkinan sudah mendapatkan persetujuan dari Joko Widodo (Jokowi).
Terlebih dengan lancarnya perombakan yang dilakukan sesuai jadwal, yang digelar sejak (28/8) dimulai dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), disusul berikutnya Bank BTN pada (29/8) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada Jumat lalu (30/8) dan hari ini, Senin (2/9) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BBRI).
"Bisa juga sudah mendapat persetujuan Jokowi. Karena tak mungkin Rini melakulan perombakan direksi BUMN tanpa sepengetahuan presiden," ungkap Ujang saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/9).
Ujang menegaskan, Rini merupakan menteri sebagai pembantu presiden, yang tentunya Rini berkomunikasikan terlebih dahulu setiap kebijakan yang akan dilakukannya.
Adapun Rini harus melakukan kebijakan tersebut yang dipersiapkan sejak lama, namun Presiden Jokowi terlanjur membuat aturan larangan tersebut.
"Menteri kan pembantu presiden, pasti menteri Rini lapor ke presiden. Ya mungkin saja Rini diminta tuk pasang badan sendiri terkait kebijakannya tersebut. Karena Jokowi sudah terlanjur membuat larangan menteri untuk membuat kebijakan yang strategis," sambung dia.
Namun meskipun begitu kata Ujang, seharusnya Rini patuh terhadap segala perintah presiden. Sehingga jika kebijakan perombakan tersebut merupakan dari keinginan sendiri tidak bisa dibenarkan.
"Jika melakukan kebijakan tersebut atas hasrat dan keinginan sendiri tentu itu tidak dibenarkan. Karena bagiamanpun menteri itu harus loyal pada presiden. Harus taat dan patuh pada presiden. Tak boleh menteri jalan sendiri-sendiri," tegas dia.
Adapun perombakan direksi tersebut kekeuh dilakukan kata Ujang, mungkin saja karena moral hazzard.
"Mungkin saja, kan jasanya Rini banyak ke Jokowi. Dan yang memilih menteri kan Presiden Jokowi," tandas dia.
